DPRDSU Desak GM Pertamina Tunda Konversi Gas ke Elpiji

>> nangin, medan
           Kalangan DPRD Sumut mendesak GM Pertamina Ritel Pemasaran Region I Medan menunda konversi minah (minyak tanah) ke gas elpiji bagi 2.035.250 keluarga di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut, karena masih menimbulkan pro kontra serta keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Desakan itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Rinawati Sianturi kepada wartawan, Jumat (29/5) di DPRD Sumut menanggapi masih terjadinya pro kontra konversi Minah ke gas elpiji terhadap masyarakat di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut.
"Guna menghindari keresahan bagi masyarakat, pengusaha, pengecar dan pangkalan minah (minyak tanah) di daerah ini, alangkah baiknya konversi Minah ke gas elpiji ditunda dulu, sebelum tersosialisasi secara jelas dan dapat dimengerti oleh konsumen," ujar Rinawati.
Fungsionaris DPW PPRN Sumut itu juga melihat kebijakan pemerintah mengkonversi Minah ke gas elpiji ini, selain meresahkan masyarakat, juga akan merugikan pengusaha-pengusaha kecil, diantaranya akan mengancam kelangsungan industri kompor.
"Maka sangat wajar banyak masyarakat melakukan protes minta dilakukan penundaan. Mungkin dikarenakan sosialisasinya sangat lemah, apalagi program yang dinilai lebih banyak kerugiannya bagi masyarakat kecil ini terkesan dipaksakan," ujar anggota dewan Dapem Siantar- Simalungun ini.
Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Rinawati, program konversi ini membuat masyarakat was-was karena ketidak-fahamannya akan penggunaannya. Bahkan para pemilik pangkalan Minah juga ikut melakukan protes, karena margin mereka berkurang, termasuk modalnya harus bertambah.
Berkaitan dengan itu, srikandi Komisi E DPRD Sumut itu melihat pelaksanaan konversi ini terkesan dipaksakan, apalagi sistem dan infrastruktur untuk mendukung pendistribusiannya masih banyak masalah, diantaranya belum adanya aturan tata niaganya.
"Kita ingatkan Pertamina agar menunda dulu konversi tersebut untuk sementara waktu atau sebaiknya dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, jangan 100 persen subsidi Minah dihentikan, guna membantu pangkalan, pengecer dan masyarakat yang masih menggunakannya," ujar Rinawati. ***