>>nida, medan
     Dinas Sosial Pemprovsu menilai jumlah alokasi anggaran yang diberikan kepada instansi tersebut sangat minim. Akibatnya, sebagian besar dana mereka, sudah habis hanya untuk menutupi belanja rutin mereka.
Keluhan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemprovsu, Nabari Ginting dalam rapat kerja dengan anggota Komisi E DPRDSU yang menangani soal kesejahteraan masyarakat, di gedung dewan, Kamis (5/11).
Nabari mengatakan, alokasi anggaran untuk mengatasi jumlah gepeng dan pengemis di Sumut sangat sedikit. Sebab lebih dari 50 persen anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial sudah habis untuk menutupi belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan biaya pemeliharaan barang kesekretariatan.
"Misalnya dari sekitar Rp28 milliar dana yang dianggarakan pada APBD 2009, Rp21 milliar lebih diantaranya sudah habis untuk belanja rutin. Sehingga hanya sekitar Rp7 milliar sisanya yang bisa dialokasikan untuk program seperti buat gepeng (gelandangan dan pengemis)," katanya.
Akibat minimnya jumlah anggaran itulah menurut Nabari sebagai penyebab kurangnya tindakan proaktif dari Dinsos Pemprovsu maupun kabupaten/kota untuk mengatasi persoalan gepeng di perkotaan.
Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi E DPRDSU, Brilian Moktar mengatakan akan membantu mengupayakan penambahan bantuan anggaran kepada Dinas Sosial. Namun sebelum itu terwujud, dia meminta Dinas Sosial untuk mendahulukan penggunaan anggaran untuk program-program yang mendukung terwujudnya visi-misi Gubsu, soal rakyat tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit dan punya masa depan itu.
"Yang jelas kita mau agar visi misi Gubsu itu betul-betul terwujud dan dirasakan masyarakat," kata anggota Fraksi PDI perjuangan itu.
Dia juga berjanji akan memperjuangkan penambahan anggaran kepada Dinas Sosial pada 2010 mendatang, karena posisi dinas tersebut dinilainya sangat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara Komisi E DPRDSU dari Fraksi PAN, Zulkifli Husein menyarankan untuk membantu minimnya jumlah anggaran di Dinas Sosial, sebaiknya Pemprovsu memberikan bantuan yang diambil dari dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprovsu.
"Dana Bansos Pemprovsu yang jumlahnya ratusan miliar itu, sebagian bisa di switch (tukar) ke Dinas Sosial. Sebab penggunaan anggaran di Bansos itu juga tidak jelas pertanggungjawabannnya," kata Zulkifli. ****