>>budi, medan
    DPRD Sumut berpendapat, Sumatera Utara bisa menjadi pemasok utama rumput laut kering dengan tujuan ekspor Hongkong dan negara-negara Asia lainnya, mengingat komoditas itu cukup melimpah di daerah ini.
     "Di Sumut, terdapat sejumlah tempat pengolahan rumput laut yang potensial dikembangkan sebagai komoditas ekspor, namun belum maksimal dilakukan," kata anggota Komisi D, Iman Nasution kepada pers usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prof H Syamsul Arifin di Ruang Aula gedung dewan, Selasa (10/11). Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi D Ajib Shah Al Hajj dan seluruh anggota komisi.
    Dalam dengar pendapat itu, Kaban BLH Prof Syamsul Arifin menyebutkan, pihaknya optimis rumput laut merupakan salahsatu komoditas unggulan di Asia. "Saya sudah cek sendiri ketika berkunjung ke Hongkong. Mereka butuh 100 ton rumput laut kering dari Sumut," ujarnya.
Menurut Syamsul, kandungan rumput laut kering dapat dijadikan protein dan sangat bagus dikonsumsi manusia, karena dapat menyehatkan.
Terhadap rumput laut ini, BLH menurut Prof Syamsul sudah melakukan pengkajian dan penelitian di beberapa tempat, termasuk di Sunggal. "Ternyata kandungan rumput laut yang biasanya diambil dari dasar laut mengandung protein yang tinggi, dan asupan vitamin yang tinggi," ujarnya.
Di Sumut, jelas Syamsul, rumput laut terkesan belum diberdayakan, kalaupun ada hanya segelintir pengusaha yang mau berkecimpung di bisnis ini, untuk kebutuhan domestik. "Memang ada beberapa pengusaha di Taput yang serius mengembangkan bisnis ini, namun belum ada dukungan dan mereka belum tahu apakah bisa diekspor atau tidak," ujar Syamsul.
Selain membahas rumput laut, Kaban BLH Syamsul Arifin juga meminta dukungan dari Komisi D DPRD Sumut agar anggaran bagi badan tersebut dapat lebih ditingkatkan. "Karena, cakupan tugas BLH sangat kompleks sementara dana yang digulirkan relatif kecil, bagaimana kami mau meningkatkan kinerja," ujar Syamsul.
Menanggapi permintaan itu, Ketua Komisi D Ajib Shah Al Haj berjanji akan memberi dukungan, asalkan BLH mau melakukan pengembangan tugas dan fungsi badan. Selain itu, Ajib Shah juga meminta BLH untuk memberikan database perusahan-perusahaan bernasalah yang membuang limbahnya ke sungai, yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di daerah ini. ***