>>imbc, medan
   Tim Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang antara lain membidangi anggaran menilai Pemprovsu masih yang terbaik terutama dalam sistem pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
    Oleh sebab itu mereka menilai patut apabila pemerintah pusat memberi penghargaan kepada Pemprovsu dalam bidang pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan.
Hal itu dikatakan anggota DPD RI asal Sumut Drs Rudolf M Pardede usai bersama Tim 4 DPD RI bertemu Gubsu H Syamsul Arifin SE di kantor Gubsu, Selasa (10/11).
Sembari mengucapkan selamat atas prestasi dimaksud Rudolf mengingatkan bahwa jajaran legislatif dan komponen strategis lainnya bahwa penghargaan ini sebenarnya sebagai cemeti untuk Sumut di masa datang sebab dengan dinamika perkembangan sekarang ini mempertahankan suatu prestasi lebih sulit dari pada meraihnya.
Rudolf melihat masih banyak potensi terpendam Sumut yang apabila didayagunakan dengan cerdas akan membuat provinsi ini lebih baik lagi di masa depan dalam memacu perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.
Pihaknya di DPD pusat akan terus membantu kemajuan Sumut terutama dengan mendorong segera terwujudnya proyek-proyek vital yang sangat mendesak yang ada di Sumut seperti, bandara Kuala Namu, pembangunan jalan tol dan kelistrikan.
Khusus bandara Kuala Namu, Rudolf mengatakan, dari hasil penjajakan dengan berbagi pihak berkompeten di Jakarta sudah tergambar jelas bahwa bandara pengganti Polonia itu akan terwujud.
"Bandara Kuala Namu bukan lagi angan-angan, namun saya akui jadwal penyelesaiannya tidak sesuai yang kita programkan dulu ketika saya masih menjabat Gubsu. Saya prediksi paling tahun 2011 tahap I sudah selesai," ujarnya.
Ketika ditanya apa masalah prinsip jadwal ini molor, Rudolf menegaskan hal itu akibat kekurangan biaya Rp 1,6 T untuk pembangunan landasan pacu.
"Laporan yang kami terima akibat masalah teknis konstruksi dimana kedalaman penggalian jauh lebih dalam dari yang diperkirakan. Meski begitu kita tidak mau terima alasan ini mentah-mentah, melainkan akan terus kita kejar dan pertanyakan kebenarannya," ujarnya.
Selain Bandara Kuala Namu, kelistrikan dan jalan tol, masalah bagi hasil perkebunan juga menjadi prioritas yang harus diperjuangkan terus oleh Pemprovsu dan DPRD Sumut dan pihaknya di DPD RI sudah komit untuk mendukung terealisasinya bagi hasil ini.
Tentang dana insentif Rp 38,8 miliar yang diperoleh Sumut sebagai hadiah provinsi terbaik I nasional Rudolf menyarankan agar dipergunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial (JPS) yang diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan karena pada hakekatnya dana tersebut adalah prestasi masyarakat Sumut.
Sementara itu Gubsu H Syamsul Arifin SE pada dialog dengan Tim DPD RI mengatakan, Pemprovsu akan terus memacu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki LKPD termasuk opini BPK agar penilaian dimasa mendatang lebih baik lagi.
Sesuai ikhtisar hasil pemeriksaan semester (Hapsem) I tahun 2009 dari 293 LKPD terdapat 8 pemda yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (wtp), 217 wajar dengan pengecualian (wdp), 21 tidak wajar (tw), dan 47 tidak memberikan pendapat (tmp). Delapan opini wtp tersebut seluruhnya diperoleh pemerintah kabupaten/kota.
Khusus mengenai pemerintah provinsi sumatera utara, setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat opini tidak memberikan pendapat (tmp) Alhamdulillah lkpd tahun 2008 telah mendapat opini wajar dengan pengecualian (wdp). ****