>>meri, medan
     Komisi D DPRD Sumatera Utara merasa khawatir target Dinas Bina Marga Sumut untuk mewujudkan kondisi jalan yang 'mantap', tidak bakal terwujud jika hanya mengandalkan APBD Sumut.
Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan dan jembatan provinsi sepanjang 2.752,41 km diprediksikan bakal mencapai triliunan rupiah. Sementara APBD Sumut 2010 hanya sebesar Rp3,7 triliun.
     Kekhawatiran ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Dinas Bina Marga Sumut, dipimpin Ketua Komisi D, H Ajib Shah dan Sekretaris JH Silalahi, Rabu (11/11) di gedung dewan.
Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri segenap pimpinan dan anggota komisi D antara lain Tagor P Simangunsong, Zulkarnain, Analisman Zalukhu Soss MSP, M.Siregar, IB Nasution dibahas masalah kondisi jalan dan jembatan propinsi di Sumut mengalami kerusakan harus segera ditanggulangi dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas.
Menurut Analisman Zalukhu, dengan terbatasnya anggaran, penanganan jalan provinsi harus dikerjakan melalui proyek multi years, karena kemampuan APBD Sumut tiap tahunnya hanya mampu mengalokasikan anggaran ratusan milyar atau setengah triliun rupiah.
Selain itu juga, ungkap Analisman, perlu ada ‘greget' dari Dinas Bina Marga Sumut membuat terobosan mencari anggaran di luar dari APBD, baik dengan ‘menjolok' anggaran pusat maupun melalui investasi, sehingga jalan mantap yang diinginkan masyarakat dapat tercapai tidak harus menunggu sampai tahun 2014.
Dalam rapat itu, Komisi D pertanyakan peran Pemprovsu dalam pembebasan lahan eks HGU PTPN4 yang terkena proyek akses jalan menuju bandara Kuala Namu, karena hingga kini masih bermasalah, sehingga jalan akses menuju bandara Kuala Namu bisa terancam tidak terlaksana.
Sementara Kadis Bina Marga Sumut Ir Umar Zunaidi Hasibuan MM mengakui pihaknya mengalami hambatan dan masalah menangani jalan dan jembatan tahun 2009, karena minimnya dana diperoleh dibanding panjang ruas jalan yangharus diperbaiki.
"Untuk tahun anggaran 2009, Dinas Bina Marga mendapat alokasi dana Rp493 milyar lebih, sementara biaya yang dibutuhkan Rp846,630 milyar dengan penanganan jalan ditargetkan kondisi baik 35,24 persen, kondisi sedang 44,83 persen dan rusak berat 19,93 persen. TA 2010 dana dialokasikan didapat Rp551,547 milyar lebih, sementara yang dibutuhkan Rp976,595 milyar untuk jalan kondisi baik ditargetkan 45,37 persen, sedang 39,83 persen dan rusak berat 14,80 persen, sehingga target untuk mencapai jalan mantap sesuai visi misi yang diprogramkan belum tercapai," katanya.
Disebutkan Umar, Sumut membutuhkan anggaran minimal Rp9, 513 triliun lebih untuk menangani jalan dan jembatan provinsi TA 2009-2014, karena kondisi jalan propinsi sepanjang 2752,41 km terdiri dari 388 km rusak berat, 355,61 km rusak ringan 1182,99 km kondisi jalan sedang dan kondisi jalan baik 825,72 km.
Dalam kegiatan multi years TA 2009-2011, Umar menjelaskan, usulan telah disetujui sesuai SK Pimpinan DPRD Sumut April 2009 melalui APBD 2009-2011 sebesar Rp334,656 miliar lebih dan saat ini sedang dalam tahap proses pelelangan. Sedangkan jalan tol Medan-L.Pakam menuju Kuala Namu dikerjakan pusat dan pembangunan tol L.Pakam-Tebingtinggi ditenderkan melalui investasi, bahkan pusat juga mencoba bangun tol ke Parapat Danau Toba dari lanjutan L.Pakam-Tebingtinggi, sehingga perjalanan Medan-Parapat bisa ditempuh 2 jam.
Terkait kelancaran pembangunan Bandara Kuala Namu, Umar mengatakan, Pemprovsu menyediakan dana pembebasan tanah pembangunan jalan akses menuju bandara non tol sebesar Rp47,800 miliar, saat ini realisasi Rp22,438 miliar lebih. ****