>>nida, medan
    Ratusan massa mendatangi Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (11/11) siang, memprotes kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak Tanah (BBM) dan mengkonversikannya ke gas elpiji.
    Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pemakai Minyak Tanah Subsidi Sumatera Utara itu, melakukan orasi di tangga gedung dewan, sambil membawa dirigen minyak serta spanduk dan poster yang isinya menolak konversi BBM ke gas elpiji.
Pengunjukrasa yang umumnya ibu-ibu ini selain masyarakat Kota Medan juga dari Binjai, Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
    Koordinator pengunjuk rasa, Suryanto, mengatakan, pihaknya menolak konversi minyak tanah ke gas, dikarenakan risiko kecelakaan memakai gas lebih tinggi jika dibandingkan menggunakan minyak tanah.
"Keselamatan juga terancam memakai tabung gas, dalam beberapa bulan terakhir sedikitnya ada tiga kasus ledakan di sejumlah daerah di Sumut yang diduga diakibatkan tabung gas baru tersebut," katanya.
Disamping itu, secara ekonomis memakai minyak tanah lebih murah jika dibandingkan dengan membeli gas, bahkan kegunaan minyak tanah tak hanya untuk memasak melainkan dapat digunakan untuk keperluan yang lain, seperti untuk membakar sampah.
Kurangnya sosiasilasi yang dilakukan pemerintah tentang penggunaan tabung dan kompor gas isi 3 kg itu, juga dinilai pengunjuk rasa sebagai salah satu penyebab terjadinya ledakan saat menggunakan alat tersebut.
"Biarkan masyarakat memilih untuk menggunakan minyak tanah atau gas, jangan dipaksakan kami untuk memakai gas dengan cara memberikannya gratis kemudian akan membuat kami celaka," ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian besar masyarakat di Indonesia khusunya yang hidup di daerah pinggiran kota telah terbiasa menggunakan kompor berbahan bakar minyak tanah.
Fadillah, salah seorang warga Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang ikut melakukan unjuk rasa, mengaku, keluarganya lebih hemat menggunakan minyak tanah dibanding gas.
"Kami takut memasak memakai gas, kalau tabung gas itu bocor dan tersambar api maka akan lebih mudah terjadi kebakaran, sementara minyak tanah tidak terlalu cepat menyambar," katanya.
Massa diterima Anggota Komisi D DPRD Sumut, Hamamisul Bahsan didampingi sejumlah anggota Komisi D lainnya.
Mereka berjanji akan segera membawa persoalan ini ke pimpinan dewan guna secepatnya dicari jalan penyelesaiannya. "Kita akan bawa masalah ini ke pimpinan dewan agar bisa segera dicari penyelesaiannya," tutur politisi Partai Hanura ini.
Sementara itu pantauan WARTAKITA, sebuah mobil water canon terlihat disiagakan guna mengantisipasi aksi anarkhis pengunjukrasa. Namun tak terlihat adanya aksi kerusuhan, hingga massa meninggalkan gedung dewan secara tertib. ****