>>nida, medan
    Padamnya listrik di sejumlah daerah termasuk di Medan dan sekitarnya, dinilai akibat keberpihakan PLN terhadap kalangan industri, sehingga mengorbankan masyarakat sebagai konsumen.
    Padahal, sebagai lembaga yang hingga kini terus mendapat subsidi dari pemerintah, PLN seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan profit oriented (mengejar laba).
Demikian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut, Drs Parluhutan Siregar didampingi Wakil Ketua Zulkifli Husein dan Sekretaris Ir Syahrial Harahap, Kamis (12/11) kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
    Menurut Parluhutan, juga Sekretaris DPW PAN Sumut, BBM yang digunakan PLN dalam operasionalnya adalah BBM bersubsidi yang notabene dibayarkan dari uang rakyat. "Tapi PLN justru mengkhianati rakyat dengan berpihak ke industri, sehingga arus listrik untuk masyarakat selalu kurang," kata Parluhutan seraya menyebutkan hal tersebutlah yang menyebabkan seringnya terjadi pemadaman.
Parluhutan menilai, persoalan listrik di Sumut tidak akan pernah selesai jika pemerintah tidak secepatnya membangun pembangkit baru yang memiliki kapasitas besar.
"Karena itu kita mintakan agar Pemprovsu mempercepat izin lokasi untuk pembangkit baru di Sumut agar krisis listrik di daerah ini dapat segera teratasi," katanya.
Parluhutan juga berharap agar Pemprovsu, pemkab dan pemko serta instansi terkait harus pro aktif dalam mengatasi krisis listrik. Jangan sampai mata rantai birokrasi mempersulit para pengusaha yang ingin menanamkan investasi di sector kelistrikan.
"Kita juga ingatkan PLN jangan sampai mengabaikan rakyat dan lebih berpihak ke industri," kata Parluhutan. ****