Mahasiswa Minta Usut Dugaan Korupsi di Pelindo

>>djamal, medan
    Belasan mahasiswa tergabung Lembaga Kajian Study Mahasiswa untuk Perubahan (LKSMUP), Kamis (12/11) berunjukrasa ke gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka menuntut aparat penegak hokum untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Pelindo I, PTPN4 dan PA (Pengadilan Agama) Medan.
    Pengunjukrasa mendatangi gedung DPRD Sumut dengan mengendarai angkot untuk menggelar aksi penolakan terhadap adanya indikasi korupsi di PT Pelindo I Medan dan sejumlah instansi pemerintah.
Dalam aksinya yang hanya berlangsung 15 menit, massa meneriakkan orasi "Jangan Hisap Darah Rakyat." sembari memaparkan beberpa kecurangan-kecurangan di PTPN4 dan Pelindo I Medan, terkait pengadaan dan pembangunan sejumlah proyek di Pelabuhan Belawan.
Diantaranya, indikasi penjualan barang bekas bongkaran gudang 160 di Pelabuhan Belawan, merugikan perusahaan mencapai Rp 1.357.153.500. Pengadaan BBM solar kapal pandu dan tunda, tidak dilaksanakan digudang persediaan senilai Rp2.008.700.000.
Selain itu, indikasi pembangunan pagar pelabuhan Citra depan gudang 201 hingga 203 serta pagar jalan ujung baru, tidak memiliki urgensi yang jelas di Pelabuhan Belawan dengan anggaran investasi 2007 sebesar Rp2,3 miliar lebih. Temuan tersebut tidak ditulis dalam IHP, karena diindikasi adanya permainan GM Pelindo I dengan tim SPI.
Dalam pernyataan sikapnya diungkapkan, telah terjadi idikasi mark up sejumlah proyek-proyek di PTPN4, menyangkut renovasi kantor tahun 2004 menelan dana sekitar Rp25 M lebih, pembangunan Gedung Serba Guna Jl Amal Kita Sunggal senilai Rp10 M tanpa tender. Pengalihan asset PTPN4 tidak melalui prosedur, program revitalisasi pembangunan plasma tidak dibayar ganti rugi terhadap lahan 2400 ha.
Kemudian indikasi korusi dan pengutipan dana di PA kelas I a Medan. Dari hasil kertas kerja RKA-KL TA 2009, terdapat kejanggalan mengenai gaji Satpam tidak pernah ada di lapangan.
Berdasarkan hal itu, LKSMUP minta Kejatisu, Kapoldasu memeriksa seluruh jajaran PTPN4, PT PELINDO I dan PA Kelas I-A Medan. Minta BPK dan BPKP mengaudit ketiga instansi diatas, agar kebenaran dapat terungkap. Usai menyampaikan orasi, massa meninggalkan gedung dewan dengan tertib. ****