>>irma, medan
   Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban menegaskan sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung sekaligus membentuk Danau Toba menjadi daerah Otorita dalam waktu yang cepat dan sesingkat-singkatnya.
  Pembentukan Daerah Otorita ini menurutnya guna menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah Sumatera Utara. "Kita harus mendukung pembentukan Danau Toba menjadi daerah Otorita layaknya seperti daerah Otorita Batam dan Aceh. Hal ini untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan factor Pariwisata. Selain itu juga Danau Toba merupakan satu daerah yang terindah di dunia, jadi apa salahnya jika daeah tersebut dijadikan menjadi daerah Otorita," tukas Layari Sinukaban, Senin (16/11).
Pembentukan suatu daerah Otorita, menurut Layari Sinukaban memerlukan dukungan dari 7 kabupaten/kota di daerah Sumut yaitu Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Taput, Sibolga, Humbahas, Dairi.
Artinya, kalau 7 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba selama ini, maka diyakini daerah yang menjadi kawasan otorita bisa berkembang di sektor pembangunan, perekonomian, industri dan pariwisata yang menjadi salah satu objek sasaran.
Jadi, menurutnya Otorita harus didukung dan dibanggakan karena daerah Otorita merupakan suatu daerah yang menjadi sasaran pemberi konstribusi terlebihdi pariwisatanya.
Masih menurut Layari, jika Danau Toba dibentuk menjadi suatu daerah Otorita, maka pemasukan atau pendapatan daerah dipastikan naik drastis, jika memang daerah ini bisa dikelola dengan baik serta melahirkan pemimpin yang bijaksana.
Persoalan pembentukan daerah Otorita kata Layari, tinggal menunggu dari Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin SE. Oleh karenanya semua pihak wajib hukumnya mendukung plus kepala daerah (Bupati/Walikota-red) sekitar kawasan Danau Toba.
Lanjut Layari, jika kawasan Danau Toba menjadi Otorita jelas dampak positif yang diambil adalah terhadap wahana lingkungan hidupnya harus dijaga. Kawasan Danau Toba menjadi konsumsi masyarakat di 7 kabupaten dan kota di Sumut bahkan untuk kawasan dunia.
Sebagai upaya mendukung pembentukan Danau Toba sebagai kawasan Otorita, ujar Layari yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara ini, maka DPRD Sumut akan mendukung sepenuhnya pembentukan Otorita bahkan mendesak Pemprovsu mengajukan anggaran untuk kawasan Otorita.
Demikian juga diminta kepedulian semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder dan pemerintah pusat untuk memikirkan anggaran yang dibutuhkan pembentukan daerah Otorita.
Menyinggung tentang penundaan pemekaran daerah, kata Layari Sinukaban, Menteri Dalam Negeri untuk sementara menunda daerah pemekaran di daerah Indonesia. Sebagai upaya menunjang pembangunan di daerah, maka tidak ada salahnya Pemprovsu mengajukan Danau Toba sebagai kawasan daerah Otorita khusus atau istimewa.
Mengingat selama perjalanan dua dekade kawasan Danau Toba yang kaya akan sector industri, perikanan, pertanian dan jasa transportasi dan UKM-nya itu, dipastikan pembangunan di daerah ini akan berkembang pesat.
Artinya, jika kawasan ini di dukung 7 kabupaten/kota maka keterpurukan pariwisata selama ini bisa teratasi asalkan semua pihak mendukung sepenuhnya.
Pemerintah Provsu, ucap Layari harus membuat studi kelayakan terhadap perkembangan pembangunan khususnya di sektor pariwisata.
Sebab dengan belajar dari event -event besar seperti Like Toba Summit, Pesta Daau Toba yang mendatangkan Presiden SBY, Gema Pariwisata Sumut dan lainnya itu dinilai ‘sia-sia saja' kalau gebrakan atau promosinya tidak sampai ke manca Negara, tukas Layari sembari menyebutkan Danau Toba layak untuk daerah Otorita. ***