>>nida, medan
     Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diimbau untuk mengantisipasi keluhan masyarakat akan langkanya minyak tanah (Minah), sebagai konsekuensi dari konversi minah gas elpiji.
     Pasalnya, menghilangnya Minah, secara langsung sangat berdampak pada kegiatan masyarakat pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerangan. Sebab masih sangat banyak warga pedesaan yang tergantung dari minyak tanah untuk sumber penerangan.
"Sebab warga desa masih banyak yang menggunakan lampu teplok atau lampu semprong yang sangat bergantung pada minyak tanah. Kalau minyak tanah langka warga terancam gelap," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Budiman Nadapdap didampingi Bendarah FPDIP Brilian Mochtar, Selasa (16/11) di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut Budiman, program pemberian tabung gas gratis kepada masyarakat belum sepenuhnya menjadi solusi penyelesaian bagi masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di daerah pedesaan. Sebab masih banyak warga yang belum menikmati penerangan listrik sehingga banyak warga yang menggunakan lampu semprong yang bahan bakarnya menggunakan minyak tanah.
Selain itu, tabung gas yang diberikan secara gratis dinilai hanya bisa digunakan untuk kegiatan memasak. "Lebih baik masyarakat diberi jaminan dan kemudahan untuk mendapatkan minah sehingga mereka juga merasa ikut menikmati kemerdekaan," kata Budiman.
Jika minah menghilang, menurut Budiman yang juga anggota Komisi E membidangi kesejahteraan rakyat, maka konsekuensi logisnya adlaah masyarakat tidak dapat menikmati penerangan seutuhnya. "Akibatnya masyarakat akan menjadi bodoh dan ini tidak sesuai dengan visi dan misi Gubsu agar rakyat tidak bodoh," kata Budiman.
Agar tidak terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat, Budiman mendesak agar Gubsu ikut turun tangan, jika perlu membentuk tim investigasi terkait kelangkaan minah.
"Karena gambaran kita jika di pangkalan masih ada minah tetapi tidak terdistribusi dengan baik berarti ada mafia. Gubsu kita mintakan untuk membentuk tim investigasi," kata Budiman.
Fraksi PDIP DPRD Sumut sendiri, menurutnya, membuka diri agar rakyat yang merasa kesulitan untuk mendapatkan minah, agar melaporkan persoalan ini, guna dicarikan jalan keluarnya. ***