>>nida, medan
    Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 di Sumut disinyalir kental akan praktik uang. Rumor yang beredar, meski ujian masuk baru akan dilaksanakan secara serentak pada Rabu (25/11) besok, namun sejumlah "calo" telah bergentayangan, dengan pasaran Rp100 juta - Rp150 juta per orang.
    "Hal itu tidak bisa dibiarkan dan harus segera diberantas," tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Palar Nainggolan didampingi Sekretaris Mustofawiyah Sitompul, SE, Nurhasanah, S.Sos dan Ristiawaty, Selasa (24/11).
Hal ini diungkapkan Palar terkait maraknya pemberitaan tentang kecurangan dalam penerimaan CPNS tahun 2009 di jajaran Pemprovsu dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Karena itulah, kata Palar, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini, seluruh kader partai yang duduk di legislatif baik itu yang di Provinsi maupun kabupaten/kota maupun di jajaran struktur partai serta masyarakat umum untuk pro aktif melakukan pemantauan penerimaan CPNS pada 25 November 2009 di seluruh kabupaten/kota atau di daerah penerimaan masing-masing.
Menurut Palar, keresahan masyarakat di berbagai daerah makin memuncak bahkan sudah ada melakukan aksi turun ke jalan. Seperti di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) misalnya. "Kita khawatir hal ini akan menjalar ke kabupaten/kota lainnya jika tidak segera diatasi," kata Palar Nainggolan.
Palar juga menyesalkan adanya rumor bahwa penerimaan CPNS di Batubara pasarnnya untuk menjadi CPNS berkisar Rp100 juta sampai dengan Rp150 juta.
"Sangat disesalkan tentang apa yang berkembang di Kabupaten Batubara karena pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya di daerah ini juga sempat terjadi kericuhan yang sampai terekspose secara nasional. Kini terulang lagi," ujarnya.
Palar menilai ada kesan para calo CPNS ini terkesan "kebal hukum" dan luput dari perhatian aparat penegak hukum. Sementara di kabupaten lain saat itu juga ada kedapatan joki.
Karena itulah dia berharap agar penerimaan CPNS tahun 2009 ini diharapkan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terulang lagi. "Karena itulah Fraksi Partai Demokrat meminta kader-kadernya dan para simpatisan melakukan pemantauan langsung," ujarnya.
Untuk menenangkan situasi dan mengurangi keresahan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut juga meminta panitia pelaksana penerimaan CPNS tahun 2009 bersikap bersih, adil dan jujur.
"Kepada aparat penegak hokum diimbau untuk memperket pengawasanm dan menindak tegas oknum-oknum yang berani melakukan praktik percaloan penerimaan CPNS tersebut agar kedepan tercipta aparatur pemerintahan yang baik dan bersih," katanya. ****