>>rijan, medan
   Simpang siur mengenai kepastian kerja sama lima pemerintah daerah (pemda) di Pulau Nias dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai jelas. Pemkab Nias Barat misalnya, memastikan bekerja sama dengan Politeknik Universitas Indonesia atau Politeknik UI.
    Kepastian ini disampaikan Bupati Nias Barat F Daeli kepada anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Suasana Dachi, Sabtu (28/11).
Dachi merupakan anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumut 7 (Nias dan Nias Selatan) yang turut dalam pertemuan Komisi A DPRD Sumut dengan Kepala Biro Hukum UI Retno Moerniati, Rabu (25/11) di kampus UI Depok Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu, UI membantah telah menjalin kerja sama dengan lima pemda Pulau Nias, yakni Pemkab Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Pemerintah Kota (Pemko) Gunung Sitoli. UI menegaskan, secara resmi hanya bekerja sama dengan Pemko Medan, Binjai, Pematangsiantar, Pemkab Tapanuli Selatan, Dairi, Deliserdang, Langkat, Serdangbedagai, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Utara dan Sibolga.
Padahal, seminggu sebelum pendaftaran CPNS dibuka, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut menyatakan terdapat 19 pemkab/pemko yang bekerja sama dengan UI, termasuk kelima pemda di Nias.
Dachi mengakui adanya bantahan UI tersebut. Setelah mendapat informasi itu, dia kemudian mengkonfirmasi Bupati Nias Barat yang kemudian menjelaskan bahwa kerja sama yang dijalin bukan dengan UI, tetapi Politeknik UI.
"Mereka mengatakan sudah memiliki MOU (memorandum of understanding) atau nota kesepahaman dengan Politektik UI," ujar Dachi saat dihubungi dari Medan.
Menurut Dachi, kerja sama Pemkab Nias Barat dalam seleksi penerimaan CPNS dengan Politekni UI bukan masalah. Sebab, Politeknik UI adalah lembaga pendidikan tinggi negeri yang juga merupakan bagian dari UI. Apalagi, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007 tidak tegas menunjuk PTN yang bisa diajak kerja sama. Adanya nota kesepahaman antara kedua pihak, menurut Dachi, semakin memperkuat keabsahan kerja sama itu.
"Pekan depan, mereka mengaku akan mengantarkan dokumen MOU itu ke DPRD Sumut. Paling tidak, nanti akan diterima anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan Nias," ujar Dachi.
Soal dan jawaban ujian CPNS yang diselenggarakan Rabu, (25/11), menurut Dachi, juga dibawa dan kembali diantar ke Jakarta oleh petugas dari Politeknik UI dengan pengawalan polisi. Sebelumnya, Politeknik UI juga sudah memberi pembekalan kepada Pemkab Nias Barat.
Mengenai Nias Selatan, Dachi mendapat informasi dari BKD setempat, bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung . Sedangkan Nias, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli, Dachi belum berhasil mendapat penjelasan. Tetapi, berdasarkan informasi yang dia dapat dari anggota DPRD Nias, ketiga daerah itu juga menyatakan bekerja sama dengan UI. Hal itu disampaikan saat BKD ketiga daerah itu rapat kerja dengan DPRD Nias.
"Saya sudah berusaha menghubungi pejabat pemda di sana untuk konfirmasi, tetapi teleponnya tidak aktif," jelasnya.
Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Hanura Sumut ini pun menyesalkan BKD Sumut yang sejak awal tidak akurat dalam memastikan kerja sama pemkab/pemko dengan PTN dalam penerimaan CPNS. Saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD Sumut sebelum pendaftaran CPNS, Kepala BKD Sumut Arsyad Lubis menyatakan terdapat 19 pemda yang bekerja sama dengan UI. Dalam pelaksanaan ternyata berbeda.
"Kami kecewa dengan BKD Sumut yang tidak memberi informasi yang kurang akurat," tandasnya. ***