>>daus, medan
     Komisi E DPRD Sumut mendesak Pemprovsu maupun Bupati/Walikota se-Sumut segera menganggarkan dana kuliah bagi guru-guru yang belum S1 (Sarjana) di APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar target pada 2014 seluruh guru di Sumut sudah S1 akan terealisasi.
    Desakan itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut B Moktar, SE kepada wartawan, Senin (30/11) di DPRD Sumut menanggapi peryataan Kadisdiksu tentang adanya 120.686 guru di Sumut belum Sarjana.
    "Jika Gubsu, Bupati/Walikota se-Sumut tidak peduli terhadap nasib para guru alias tidak menganggarkan dana kuliahnya di APBD masing-masing, target kita pada 2014 seluruh guru di Sumut sudah Sarjana hanya mimpi belaka dan dunia pendidikan kita hasilnya tetap tidak memuaskan," ujar B Mochtar.
Berkaitan dengan itu, Sekretaris F-PDI Perjuangan ini mengharapkan kepada pemerintah secepatnya melakukan langkah-langkah strategis dengan mensarjanakan seluruh guru di Sumut, dengan kerja-sama dengan Universitas Negeri maupun Swasta yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.
"Memang dalam hal mengkuliahkan para guru yang belum sarjana ini akan terbentur dengan dana. Disini, Gubsu, Bupati/Walikota perlu membuat terobosan baru dengan menampung anggarannya di APBD masing-masing, guna membiayai uang kuliah bagi guru yang memiliki masa dinas minimal 10 tahun keatas," ujarnya.
Bagi DPRD Sumut sendiri, tegas Brilian, tetap komit memperjuangkan nasib para guru dan akan mendorong Pemprovsu menganggarkan dana kuliah para guru yang belum Sarjana di APBD Sumut, sebab bagaimanapun Sumut harus memiliki grand strategi dalam meningkatkan dunia pendidikan agar visi misi Gubsu tentang rakyat tidak bodoh bisa terealisasi.
Begitu juga Pemkab/Pemko se-Sumut, ujar Brilian, disarankan segera membentuk tim secara serius membahas nasib para guru yang belum Sarjana yang ada di pelosok-pelosok desa, dengan memanfaatkan kuliah terbuka bekerja sama dengan Universitas Negeri maupun Swasta yang ada di daerah masing-masing.
"Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki universitas, manfaatkan ruang kelas SMP, SMA atau perkantoran sebagai ruang belajar dengan menghadirkan dosen-dosen dari Universitas terdekat maupun dari Medan dan anggarannya sepenuhnya ditampung dari APBD Sumut, Pemkab/Pemko," ujar Brilian. ***