>>nana, medan
    Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Estate yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat pedagang kaki lima Sumatera Utara (AM2PKLSU) mendatangi Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (7/12).
     Koordinator Aksi, Banjar Nahol mengatakan kedatangan pihaknya ke DPRD Sumut ingin menuntut kejelasan terkait pengusuran yang dilakukan pihak Pemprovsu, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang yang dilakukan pada 29 November lalu terhadap para PKL di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Estate, tanpa adanya solusi yang diberikan sebelum pengusuran dilakukan.
    "Visi-misi Gubsu untuk membuat rakyat tidak lapar, tidak bodoh dan tidak sakit hanya sebatas omong kosong saja dan mimpi disiang bolong. Buktinya kami tidak lagi mendapatkan kenyamanan untuk mencari nafkah bagi keluarga kami," ucapnya saat menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Sumut.
    Lebih lanjut dijelaskannya, pihaknya juga merasa ada keanehan dalam proses pengusuran yang dilakukan terhadap PKL ini, karena alasan yang disampikan terkesan mengada-ngada. Diantaranya yaitu bahwa kawasan PKL hanya tempat prostitusi, padahal tidak seluruhnya begitu.
    Selain itu, alasan pengusuran juga menyatakan bahwa PKL yang menyebabkan terjadinya banjir dan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Padahal hal itu tidak benar sama sekali.
   "Kalau masalah lalu lintas, inikan menunjukkan ketidak mampuan pihak kepolisian dalam mengaturnya. Begitu juga banjir, yang menyebabkannya adalah adanya pembangunan gudang di sekitar kawasan tersebut," terangnya.
  Jadi, pihaknya merasa pengusuran PKL ini dilakukan hanya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu saja, seperti Gubsu Syamsul Arifin yang terlibat kasus KKN, Pj Walikota Medan, Rahudman Harahap yang ingin mencalonkan diri sebagai Walikota Medan pada Pilkada Mendatang, dan Bupati Deliserdang, Amri Tambunan yang juga ingin memerasan rakyat.
"Otonomi daerah yang seharusnya mensejahteraikan masyarakat, malah jadi menyengsarakan," katanya.
Untuk itu, pihaknya menuntut agar pemerintah dan anggota dewan terpilih untuk dapat merelokasi para pedagang PKL agar dapat ditempatkan di lokasi yang tertata rapi, dan menertibkan PKL yang memang betul-betul tidak layak berjualan. Kalau PKL untuk makanan dan kebutuhan pendidikan, seharusnya didukung dengan aturan yang jelas. Jangan main gusur saja, karena ini juga lagi jaman susah," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B, Layari Sinukaban yang menerima perwakilan masa pengunjuk rasa menyatak pihaknya sangat mendukung keberadaan PKL, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pengusaha kecil dan menegah merupakan salah satu yang menunjang perbaikan ekonomi bangsa saat krisis melanda.
"Kami sudah mendesak Pemkab Deliserdang untuk segera memastikan tempat relokasi bagi PKL ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Layari juga menyatakan sebaiknya para PKL ini membentuk suatu wadah khusus seperti koperasi, sehingga jika ada masalah, PKL memiliki lembaga resmi untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan jika ada kekurangan modal juga dapat diajukan secara resmi ke pemerintah.
"Selama ini, banyak PKL yang datang ke sini (Gedung DPRD) mengatasnamakan PKL ini dan itu. Kadang kala ada yang sama, jadi sebaiknya supaya jangan dimanfaatkan ada wadah yang jelas yang menaungi setiap PKL," paparnya. ***