>>partono, medan
   DPRD Sumut mensinyalir seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2009 penuh dengan permainan uang.

   Karenanya, untuk meminimalisir praktik kotor itu, dewan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mendatangi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) untuk mengusulkan perubahan atau revisi pada Surat Keputusan Menteri (Kepmen) No.30 tahun 2007 tentang tata cara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
    "Kita nanti akan datangi Menpan agar ada revisi menyeluruh tentang proses pemeriksaan hasil ujian CPNS di Indonesia," kata anggota Komisi A Sudirman Halawa SH, Senin (7/12).
Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini, revisi itu penting disampaikan karena ditemukan banyak masalah terkait penyelenggaraan, seleksi dan tata cara penerimaan CPNS. Begitu juga aturan teknis menyangkut proses pemeriksaan ujian antara universitas yang ditunjuk dengan kabupaten/kota di Sumut.
Dia mencontohkan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mempercayakan pemeriksaan hasil CPNS di Universitas Gajah Mada (UGM) yang masih mengundang pertanyaan. Karena, dalam pemeriksaan itu, UGM hanya berperan sebagai supervisi, sedangkan pemeringkatan kelulusan diserahkan kembali kepada kabupaten Tapteng.
"Kita tidak menutup kemungkinan terjadi permainan antara oknum tertentu dengan peserta CPNS," kata politisi dari Dapil Nias ini.
Namun dugaan itu agaknya sulit dibuktikan dan pola kerja sama demikian tidak dapat disalahkan, karena tidak ada aturan bagi pemkab/kota, sebagaimana tertuang dalam SK Menpan No 30 2007, harus menjalin kerja sama dengan universitas tertentu.
Begitu juga dengan pemkab lain yang menjalin kerja sama dengan universitas di luar Sumut, diduga membuka peluang terjadinya permainan tidak sehat antara peserta CPNS dengan oknum di jajaran pemerintahan. "Karena tidak ada aturan khusus, sejumlah daerah tidak menjalin kerja sama dengan universitas lokal, termasuk USU maupun Unimed," katanya.
"Nantinya kita harapkan SK Menpan lebih fokus, khususnya dalam kaitan kerja sama dengan universitas yang dihunjuk, agar universitas hunjukan lebih berperan," katanya.
Menyebut nama Universitas Sumatera Utara, Sudirman mengatakan, universitas itu sudah diakui kredibilitasnya di Sumut, sehingga layak dijadikan tempat pemeriksaan hasil CPNS.
Menyinggung kapan keberangkatan Komisi A ke Jakarta , Sudirman mengatakan, hal itu akan dibicarakan dengan pimpinan dewan.
BERMASALAH
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut menerima banyak laporan permasalahan pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilaksanakan pada 25 November 2009. Namun laporan paling berasal dari Kabupaten Batubara.
Penanggungjawab posko pengaduan FPKS DPRD Sumut, Nur Azizah Tambunan mengatakan, laporan tersebut berasal dari masyarakat yang berada di tujuh kabupaten/kota melalui telepon dan SMS.
Kabupaten/kota yang diduga bermasalah terkait penerimaan CPNS selain Batubara, yakni Tebing Tinggi, Binjai, Labuhan Batu Selatan, Palas, Medan dan Pakpak Bharat. "Laporan yang kami data ini, disampaikan melalui telpon dan SMS dari masyarakat. Sedangkan yang di website, belum kami cek," ujarnya.
Dari tujuh kabupaten/kota tersebut, lima di antaranya bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dalam pelaksanaan ujian CPNS formasi 2009, yaitu Batubara, Binjai, Medan, Labuhan Batu Selatan dan Pakpak Bharat. Sedangkan Tebing Tinggi bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dan Palas bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. "Laporan yang masuk ini, paling banyak berasal dari kabupaten/kota yang bekerja sama dengan UI," kata Nur Azizah lagi. ***