>>medan, imbc
   Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE mempertanyakan langsung kepada Wapres RI H Boediono penyelesaian berbagai proyek strategis di Sumut mulai Bandara Kualanamu, jalan tol, minimnya dana perawatan jalan nasional, pengembangan pelabuhan Belawan hingga tuntutan bagi hasil perkebunan yang sejak lama diprakarsai Pemprovsu.
   Hal itu disampaikan Gubsu pada hari ke-2 Musrenbangnas di PRJ Jakarta, Sabtu (12/12), pada kesempatan forum tanya jawab usai Wapres Budiono menyampaikan pengarahan dihadapan para gubernur, bupati dan walikota yang mengikuti Musrenbangnas RPJM 2010-2014.
   Dari berbagai proyek strategis yang ditagih oleh Gubsu terungkap berbagai kemajuan yang sangat baik untuk masyarakat Sumut yang dijelaskan oleh Wapres Budiono maupun Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri PU Joko Kirmanto dan Menteri Pertanian.
   Berkaitan dengan Bandara Kualanamu, Menko Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan tekad pemerintah bahwa Kualanamu tetap menjadi skala prioritas.
   "Pembangunan terminal tidak ada masalah karena dananya cukup dari Perum Angkasapura sedangkan pembangunan landasan (air site) menjadi tanggungjwab pusat yang dialokasikan APBN," ujar Hatta Radjasa meski mengakui akan ada kemoloran waktu dari jadwal yang ditetapkan.
  Menurutnya lambannya pembangunan ini karena kondisi tanah untuk landasan tidak stabil sehingga dilakukan pengerukan dan menambah beban biaya yang besar.tapi akan segera diatasi. "Dananya sudah ada dan akan dikucurkan.hanya waktunya belum dipastikan apakah ada perubahan di tahun 2010 ini," ungkapnya.
Sementara itu keluhan Gubsu tentang jalan tol Medan-Kualanamu, Menteri PU Joko Kirmanto dihadapan Wapres menyebutkan pemerintah telah mendapat pinjaman dana dari luar negeri dan telah dilakukan MOU dengan China yang akan mengerjakan jalan tol beserta 1 unit flyover di perlintasan kereta api.
"Dananya sudah tertampung Rp1 triliun dan siap dimulai tahun 2010," ungkapnya seraya menyatakan untuk dana pembebasan lahan masyarakat telah disiapkan sejak TA 2009 dari APBN dan saat ini sedang dilaksanakan Pemkab Deli Serdang. Di luar itu, pemerintah juga sedang mengerjakan jalan non-tol menuju bandara kuala Namu.
Sementara itu terkait dengan keluhan Gubsu terhadap minimnya anggaran perawatan infrastrukur jalan/jembatan yang selama ini hanya dikucurkan Rp650 miliar pertahun sementara jalan nasional terpanjang nomor 2 di Indonesia berada di Sumut 2939 Km yang dinilai tidak memadai, terungkap Departemen PU menjanjikan akan menambah menjadi Rp1,3 T dari dana stimulus fiskal.
"Sebenarnya Sumut sudah termasuk daerah yang paling besar menerima dana perbaikan jalan, itupun masih meminta terus," ujar Menteri PU bercanda.
   Terkait dengan pengembangan Pelabuhan Belawan yang sudah krodit dan terjadi pendangkalan, Menko Perekonomian menyebutkan pengembagan pelabuhan Belawan akan dilakukan ke arah selatan dan dananya sudah tersedia TA 2010 sebesar Rp1,1 triliun. Untuk informasinya dibenarkan oleh Kepala Bappeda Ir Riadil Lubis yang hadir pada pertemuan tersebut.
   Informasi yang akan memberi harapan besar adalah tuntutan bagi hasil perkebunan yang ditagih Gubsu. H Syamsul Arifin menyatakan kerusakan jalan sebagian besar karena dilintasi hasil perkebunan karet dan kelapa sawit sementara Pemda tidak mendapat kontribusi baik berupa insentif bagi hasil atau pembagian pajak eksport.
"Kami minta kalau tidak dapat bagi hasil keuntungan minimal mendapat bagi hasil pajak eksport 25 persen," ujar Gubsu.
  Pertanyaan Gubsu ini karena tidak hadir Menkeu Sri Mulyani,dijawab Menteri Pertanian yang menyatakan Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan telah sepakat wajar Pemda mendapatkan bagi hasil dan kedua menteri telah mengusulkan agar memperoleh bagi hasil. " Kami bersama menteri perdagangan telah mengusulkan agar daerah diberikan bagi hasil.soal formulasinya apakah dari pajak eksport atau bentuk lain akan diautur lebih lanjut dengan menteri terkait," ujarnya. ***