>>budi, medan
    DPRD Sumut menegaskan, program pembangunan di Sumatera Utara belum sepenuhnya menyentuh kaum marginal atau pinggiran, banyak desa di daerah ini yang penduduknya masih dalam kategori orang terlantar.
     "Kami melihat sendiri banyak warga yang tidak mendapat pekerjaan, kesehatan yang layak dan hunian yang memadai. Mereka terkesan diabaikan dari pembangunan di Sumut," kata anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (dapil) Sumut-8, Budiman P Nadapdap di Medan, Selasa (15/12).
    Dia mengemukakan hal itu usai melakukan reses di Dapil 8 yang mencakup Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kota Sibolga.
    Menurut Budiman, sekitar 2 jutaan dari 13,4 juta warga Sumut dewasa ini tercatat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) dan lebih dari 900 ribu di antaranya merupakan masyarakat di dapil Sumut-8.
    Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, pihaknya bertekad bersatu menyejahterakan masyarakat di daerah pemilihan mereka, dengan menyerap seluruh aspirasi yang berkembang dan menyalurkannya ke pihak eksekutif.
    "Kami dari dapil Sumut-8 sudah sepakat untuk bersatu dan melupakan semua perbedaan demi kesejahteraan masyarakat di dapil kami," ujar Budiman Nadapdap yang juga Ketua Tim Reses DPRD Sumut dari dapil Sumut-8 ini.
    Menurut Budiman, perbedaan parpol tidak akan dijadikan alasan untuk berbeda tujuan, tetapi justru dipandang sebagai kekuatan besar untuk menyejahterakan masyarakat.
"Kami dari Sumut-8 telah sepakat selama lima tahun ke depan bersatu demi masyarakat yang kami wakili. Kami akan memperjuangkan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian," katanya.
    Dilihat dari beberapa aspek, menurut Budiman, masyarakat di dapil Sumut-8 memang membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan untuk sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan, mengingat secara geografis sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian sekaligus juga terbelakang di sektor pendidikan dan kesehatan.
   Selain itu, anggota dewan dari dapil Sumut-8 juga menargetkan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya di sektor pariwisata, terutama karena sebagian besar daerah di dapil tersebut berada di sekitar kawasan Danau Toba.
   Pariwisata Danau Toba diyakini akan menyediakan kesempatan kerja yang luas jika dikelola dengan baik. Danau Toba tidak boleh lagi tidak terawat seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

   "Kita akan memperjuangkan Badan Pengelolaan Pariwisata Danau Toba segera terbentuk menyusul semakin terpuruknya daerah tujuan wisata kebanggaan Sumut itu. Ini juga demi kesejahteraan masyarakat di sekitar Danau Toba dan juga masyarakat Sumut. ***