>>nida, medan
   Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Karo, Pakpak Bharat, Richard Eddy M Lingga, mempertanyakan adanya dugaan penggelembungan data penerima dana insentif guru tahun 2009, yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB).
   "Penggelembungan data diduga terjadi hampir mencapai 200 persen," ujar Richard, Rabu (16/12).
Disebutkannya, berdasarkan data yang diperolehnya dari Dinas Pendidikan Pakpak Bharat saat melakukan reses baru-baru ini, pada tahun 2009 Pemprovsu memberi dana bantuan kesejahteraan guru sebesar Rp467.400.000. Jika dibagi Rp600.000 per guru, maka jumlah guru yang layak menerima bantuan tersebut sebanyak 779 guru.
   Sementara itu tahun 2010, Pemprovsu menganggarkan Rp1.386.000.000. Dari data itu kalau dibagi Rp600.000, maka jumlah guru yang layak menerima bantuan terdapat sebanyak 2.310 orang guru.
"Ada apa ini. Kenapa kok bisa dalam 1 tahun bisa melonjak sampai 200 persen. Jadi ini yang kita pertanyakan berarti pejabat yang menangani dinas ini tidak layak menempati posnya," tutur Richard Lingga.
   Dalam kesempatan reses tersebut, kata Richard, pihaknya juga meminta data-data guru yang menerima bantuan tahun 2009, namun tidak bisa diserahkan karena kebingungan.
"Ini masih masalah guru. Belum lagi kita pertanyakan BDB Provsu tahun anggaran 20090 dalam bantuan rehab ilitasi gedung SD, SMP, SMA sebesar Rp7.320.000.000 yang disinyalir banyak tumpang tindih di dalan pengerjaannya dengan dana DAK dan DAU tahun 2009," ujarnya.
  Menurut Richard, saat melaksanakan reses, pihaknya juga melihat pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2009 masih berkisar 45 persen. Padahal tahun anggaran 2009 sendiri akan segera berakhir dalam beberapa hari kedepan.
"Bagaimana ini bisa terjadi? Karena pelayanan satu pintu yang dibangga-banggakan Pemkab Pakpak Bharat tidak layak dipergunakan dalam pelayanan barang/jasa. Biarlah masalah ini dikembalikan ke SKPD nya masing-masing atau ke Dinas Pekerjaan Umum, dan layanan itu cukup untuk layanan publik saja," ujarnya.
   Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini lebih lanjut pihaknya akan meminta data pertangggungjawaban pelaksanaan Rehab SD, SMP, SMA yang didanai BDB sebesar Rp7 miliar. "Dana itu digunakan untuk ke sekolah mana aja buat penggunaannya untuk dapat dicek ke lokasi dalam waktu dekat ini. Kita akan pertanyakan itu," ujar Richard Lingga. ***