>>yuni, medan
    Seratusan massa dari Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) berunjukrasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, menggugat kinerja wakil rakyat di DPRD SU untuk ikut berperan dalam menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007.
     Dugaan korupsi yang dituding turut melibatkan oknum pejabat itu senilai Rp102.7 miliar dan mark up APBD Langkat 2001 -2004 senilai Rp21.4 diketahui kini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun disesalkan kasus itu tidak juga dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumut atau Kejaksaan Tinggi Stabat.
     Massa MPI itu pun berorasi di gedung dewan meneriakkan yel-yel mendambakan keadilan. Serta meminta dewan untuk mendesak KPK menindaklanjuti kasus tersebut, meskipun telah ada pengembalian uang senilai Rp67 Miliar.
     Padahal seharusnya "uang haram" itu, menurut massa sudah merupakan bukti untuk bisa menjadikan siapapun yang terlibat untuk menjadi tersangka. Pengembalian uang itu juga memperlihatkan adanya dugaan korupsi sebagaimana yang ditemukan tim BPK RI dalam mengaudit keuangan daerah.
    Massa MPI juga tak ingin, dengan kejadian ini akan menyuramkan massa depan Sumut. Mantan pejabat dua pereiode ini, didesak untuk segera diadili. "Dia bukan Robin Hood yang teristimewa dan kebal hukum,' teriak massa.
    Dalam aksi demo itu, massa juga menyebarkan foto copy selebaran dari Ketua BPK RI yang ditujukan kepada KPK RI mengenai dugaan TPK dalam pengelolaan Kas Daerah TA 2000 sampai 2007 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
    Aksi itu terpaksa diterima Wakil Ketua DPRD SU DR Chaidir Ritonga dan Ketua Komisi C Arifin Nainggolan. Hal itu disebabkan Komisi A yang seharusnya menangani persoalan ini sedang "pelesiran" ke Jakarta.
    Chaidir Ritonga dihadapan massa menegaskan pihaknya akan mengagendakan persoalan tersebut. Namun menunggu hingga parea pimpinan dewan kembali. "Kita juga akan sampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini KPK," ujar Chaidir.
    Namun massa tak serta merta puas akan pernyataan pimpinan dewan tersebut. Massa mengancam akan menindaklanjuti aksi tersebut Jumat (22/1) dengan jumlah massa yang lebih besar untuk menuntut jawaban wakil rakyat di DPRD SU. ***