>>youne, medan
   Komisi DPRD Sumatera Utara pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Perikanan Sumut, terkesan tak mampu menuangkan persoalan-persoalan masyarakat secara global. Namun masing-masing anggota Komisi tersebut hanya mampu menuangkan aspirasi dari masing-masing daerah pemilihannya.
   Pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu OK Zulkarnain, Selasa (16/02) membahas berbagai persoalan masyarakat pinggiran pantai yang sehari-harinya mencari nafkah dengan mengandalkan hasil laut.
   Namun terkesan sebagian aggota Komisi B kurang memahami persoalan dan hanya mempertanyakan masalah yang ada di daerah pemilihannya saja.
    Seperti anggota Komisi B Syahrial Harahap, cenderung mempertanyakan persoalan asset pinjam pakai   Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah pemilihannya Asahan dan Tanjung Balai. Dia meminta asset yang merupakan milik Pemprovsu itu dilepaskan kepada Kabupaten Asahan.
Namun, kata OK Zulkarnain, penyerahan langsung sebagai asset daerah itu sangat tidak mungkin karena ada dasar hukumnya yang selama ini hanya diberlakukan sebagai pinjam pakai selama setahun. "Bagaimana dengan pertanggungjawaban perawatannya ketika kita lepas ke Kabupaten Asahan, jangan nantinya persoalan ini justru menyebabkan timbul kesalahpahaman," ujar OK Zulkarnain.
    Sedangkan Rinawati Sianturi juga mempertanyakan persoalan yang sama, terjadi di daerah pemilihannya Kabupaten Simalungun. Meskipun daerah tersebut bukan sebagai perioritas kawasan perikanan. Anehnya Rina justru mempertanyakan terkait persoalan yang pernah dibacanya di sebuah media massa dan bukan berdasar pantauan atau tinjauannya langsung.
     Sementara M Nasir, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari ketika mendapat giliran bertanya juga langsung, melontarkan masalah yang ada di daerah pemilihannya. Da menanyakan tentang TPI di kawasan Belawan dan nelaya Indah Medan Labuhan yang malah digunakan pihak swasta.
    Pada rapat tersebut tak sedikitpun mempertanyakan persoalan bibit ikan dan berapa jumlah yang telah disaluran kepada masyarakat. Padahal informasi yang diterima peersoalan pendistribusian bibit ikan ini yang cenderung menjadi dilema di kalangan masyaarakat. Pada rapat tersebut Ketua Komisi B terlihat hanya mampu mengangguk-angguk dengan pertanyaan yang dilontarkan para anggotanya.
Hadir pada pertemuan itu sejumlah anggota fraksi lainnya, diantaranya Palar Nainggolan, Richard M Lingga, Tiaisah Ritonga.