>> youne, medan
          Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumatera Utara dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, Kamis (18/2), terkesan wakil rakyat Sumut tidak memahami perusahaan BUMN. Terutama bila dikaitkan dengan kepentingan rakyat Sumut terhadap pemadaman listrik akibat kekurangan gas bumi.
Dilema itu justru tak sedikitpun mengemuka dalam RDP yang hanya dihadiri tujuh anggota dewan tersebut. Ironisnya beberapa anggota dewan hanya mampu kembali memaparkan apa yang telah dipaparkan dan tertera dalam makalah yang dibagikan staf PGN.
Seperti Ida Budi Ningsih, kembali mengulang isi makalah tersebut yang menyangkut Corporate Social Responsibility PT PGN terkait Lingkungan, sosial dan edukasi.
"Ya kita ucapkan terima kasihlah pihak PGN telah melakukannya untuk lingkungan, sosial dan edukasi seperti penanaman 7510 pohon, pembuatan taman kota, bantuan kesehatan, pembagian tong sampah, gerobak sorong, pembagian hewan kurban, bea siswa dan sebagainya," kata anggota dewan asal Fraksi Demokrat itu.
Namun Ida juga mempertanyakan mengenai penurunan jumlah pelanggan gas area Medan yang pada 2009 hanya 18.591 rumah tangga, serta mempertanyakan bagaimana sistem pembayaran rekening pemakaian gas, serta memperbandingkan dengan pemakaian gas elpiji di rumah tangganya.
"Yah tentu saja sistem pembayaran rekeningnya samalah seperti pembayaran rekening listrik, air dan telepon," sebut Pimpinan PT PGN Sulistyo sembari tersenyum.
Sedangkan menurut Sulistyo terjadinya penurunan jumlah pelanggan dikarenakan, ada pelanggan yang mangkir membayar bulanan, sehingga pihak PGN memutus aliran gasnya, atau memang pelanggan tersebut ingin mengundurkan diri dari menggunakan gas bumi.
Pada pemaparannya Sulistyo menjelaskan jumlah pelanggan gas untuk area Medan hingga tahun 2009, 18.591 kategori rumah tangga, komersil 558, industri 52. Menurut Sulistyo proyek perusahaan dan yang menjadi market yang paling utama saat ini adalah listrik (PLN).
Harga Tanah
Sementara, harapan yang disampaikan Ketua Komisi B Layari Sinukaban pada pertemuan itu juga terkesan tidak nyambung. Dia sebenarnya ingin menyampaikan harapan agar PGN memperluas jaringan gas bumi hingga ke daerah pinggiran. Namun Layari justru memaparkan harga tanah di perkotaan saat ini sudah mahal dan para UKM beralih mengembangkan usaha di kawasan pinggiran.
"Konstituen saya banyak yang mengeluh karena gas bumi PGN tidak sampai ke pinggiran, soalnya para pelaku UKM kini cuma mampu beli lahan di pinggiran karena di kota tanah sudah mahal," ujarnya.
Anggota Komisi B yang hadir dalam pertemuan itu yakni M Nasir (PKS), Tiaisah Ritonga, Richard M Lingga, Syahrial Harahap dan Fahru Rozi. ***