>> imbc, medan
         PT Inalum dituding sebagai penjajah gaya baru. Rakyat Sumut dilecehkan. Permintaan listrik 200 MW oleh Pemprovsu ditolak. Padahal perusahaan itu "mandi cahaya", ditengah keresahan rakyat Sumatera Utara (Sumut), akibat pemadaman listrik bergilir.
Permintaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 200 MW energi listrik dari PT Inalum, untuk mengurangi pemadaman bergilir, ditolak. "PT Inalum sudah melecehkan rakyat Sumut. Usir perusahaan Jepang itu," kata Anggota Komisi D DPRD Sumut, DTM H Abul Hasan Maturidi, Minggu (27/2) melalui ponselnya.
Menurut Abul, PT Inalum memiliki cadangan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Karena itu, Pemprovsu mengajukan permintaan agar pemadaman bergilir yang terjadi Sumut dapat dikurangi. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan yang tidak jelas. "Mereka (PT.Inalum,red), mirip penjajah Jepang masa lalu. Setelah mengeruk kekayaan hasil bumi Sumatera Utara, mereka meninggalkannya begitu saja," sebut Abul.
Kemudian sebutnya, sudah selayaknya perusahaan Jepang itu, memberikan pasokan energi listrik untuk Sumut, tanpa harus diminta, apalagi PT Inalum sudah menguras kekayaan daerah ini. "Tanpa diminta, sudah harus diberikan. Jangan, seperti sekarang, diminta tapi ditolak. Ini menggambarkan kalau PT Inalum adalah penjajah jepang massa kini," paparnya.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut ini menilai, kondisi kelistrikan di Sumut telah sampai ke titik nadir. Karenanya, harus ada terobosan sensasional, untuk mengatasinya. Bila tidak, tandasnya, akan menyebabkan keresahan lintas sektoral di negeri ini. "Energi listrik merupakan kebutuhan vital. Semua rakyat membutuhkannya. Harus ada terobosan untuk mengatasinya," kata Abul.
Lalu Abul mengkhawatirkan, pemadaman listrik yang berkepanjangan akan menyebabkan keresahan sosial di tengah rakyat. Mengingat katanya, jutaan rakyat Sumut bergantung pada energi listrik dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. "Pemadaman listrik akan merusak semua tatanan ekonomi masyarakat yang sudah terbangun. Hal itu akan berdampak pada keresahan sosial," ucap Abul.
Saat ini, ujar Abul, perusahaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sumut terjepit, bahkan gulung tikar, karena biaya pengeluaraan tidak sebanding dengan keuntungan. Penyebab utamanya ujar Abul, tak lain karena kondisi listrik di Sumut ‘mati suri'. Jadi, pengusaha dan UKM harus mengeluarkan suntikan dana, untuk membeli solar, agar produksi bisa terus berjalan. "Pemerintah harus segera atasi kondisi listrik di Sumut. Pembiaran ini, mengakibatkan pengusaha dan UKM gulung tikar, karena tak mampu menahan biaya produksi," terangnya.
Pemadaman listrik yang kian tak terkendali di Sumut, membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin di Negeri ini. Bahkan, rakyat sudah kehabisan jurus alias akal untuk menyuarakan aspirasinya atas kondisi listrik di Sumut. Sampai-sampai, masyarakat di kawasan Gaharu II, Kecamatan Medan Amplas, menggelar pengajian khusus, Kamis malam (25/2), untuk berdoa, agar listrik di Sumut segera teratasi. ***