>>imbc, medan
    Pemerintah RI terus mendapat dukungan untuk mengambil alih pabrik peleburan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara setelah berakhirnya Master Agreement pada 2013. Salah satu dukungan itu datang dari Forum Bonapasogit Nasional (FBN).
    Cosmos Batubara, Bas Tobing, Bishuk Siahaan, dan Gustaf Panjaitan, empat dari pentolan Forum Bonapasogit Nasional, Jumat (26/3) usai bertemu Gubsu Syamsul Arifin di ruang kerjanya lantai X Kantor Gubernur Sumut menegaskan, tidak hanya mereka. Bahkan seluruh putra Sumatera Utara di Jakarta yang telah suskses atau memiliki kekuatan dan akses politik berupaya sekuat mungkin agar Sumatera Utara ke depan mendapatkan porsi yang lebih, dalam pengelolaan PT Inalum saat ditangani pemerintah.
     "Karenanya, kami sangat mendukung upaya Pemprov Sumut untuk meminta kepada pemerintah menarik atau menguasai seluruh aset Inalum dari tangan Jepang," tegas Batubara.
Dukungan FBN untuk Pemprov Sumut itu, juga ditegaskan Batubara akan mendapat dukungan penuh Bishuk Siahaan. Sebab putra Batak yang satu ini, diakui sangat mengerti pembangunan PT Inalum. Karena ia dari awal memelopori dan mendanai setiap perundingan proyek dengan Jepang sejak 1967 hingga masa penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.
    "Pak Bishuk Siahaan ini mengerti betul proyek Inalum, seperti apa perjanjian yang dibangun dan sebagainya. Karena itu kami siap mendukung, siap bersama, siap berjuang untuk kiranya pemerintah Sumatera Utara dalam proyek Inalum itu bisa mendapatkan bagian sebagaimana perlakuan yang diperoleh daerah-daerah lain," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja Era Orde Baru itu.
Dalam pertemuan tertutup itu, para tokoh FBN ini mengaku dukungan tersebut sebagai bentuk perhatian mendalam atas proses pembangunan Sumut di masa depan bisa lebih maju lagi.
    "Saya menilai sangat wajar Sumut bisa mendapat porsi yang layak dalam pengelolaan PT Inalum nanti. Karena, hanya dengan cara itu percepatan pembangunan khususnya di sembilan daerah yang terkait dengan Danau Toba bisa lebih dipacu," bebernya.
Sekda Sumut, RE Nainggolan yang juga hadir di pertemuan itu, mengaku pada intinya Pemprov Sumut sangat menyambut positif niat FBN tersebut.
    "Dukungan FBN itu semakin membuat niat Pemprovsu meminta pemerintah mengambil alih Inalum bertambah kuat. Dan soal equity (bagi saham) antara pemerintah dengan Pemprovsu bersama 10 kabupaten dan kota, dimintakan untuk dibahas setelah Inalum benar-benar kembali ke ibu pertiwi," ungkap Nainggolan.
    Sembilan daerah yang akan berbagai equity dengan pemerintah dalam pengelolaan Inalum (setelah kembali ke Indonesia) yakni Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Dairi, Tanah Karo, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai. ***