>>nida, medan
     Ratusan mahasiswa tergabung dalam Forum Diskusi Pendidikan (FDP) melakukan aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (29/3) menolak pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dinilai telah menciderai pendidikan di Indonesia.
    Apalagi pelaksanaan UN kerap diwarnai kebocoran naskah soal ujian, sementara pemerintah seakan tak peduli terhadap bocoran soal tersebut.
    Dalam pernyataan sikapnya FDK juga menilai polisi terkesan enggan menyelidiki siapa yang bertanggungjawab alam kasus kebocoran soal karena takut bersentuhan langsung dengan Mendinknas dan Dinas Pendidikan di daerah. Malah polisi terkesan mengkambinghitamkan objek dari UN.
     "Karena itu kami meminta agar kriminalisasi terhadap pembongkaran UN, serta mengusut tuntas pihak yang bertanggungjawab terhadap kecurangan UN," ujar salah seorang pengunjungrasa.
Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Sumut M Affan dan Chaidir Ritonga yang menyatakan sepakat menolak Ujian Nasional (UN) menjadiu standar kelulusan siswa. Karena pelaksanaan UN dinilai cacat hukum serta bukan solusi peningkatan kualitas pendidikan.
    Affan mengatakan, DPRD Sumut memahami bahwa pelaksanaan UN memang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat belakangan ini. Padahal seharusnya substansi dari pendidikan itu mencerdaskan, bukannya meresahkan, kata politisi PDI Perjuangan itu.
    Menurut Affan, model pelaksanaan UN sangat tidak tepat, karena terkesan menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. "Mana mungkin kualitas pendidikan siswa di Nias disamakan dengan pendidikan siswa di Jakarta," katanya.
     Karena itu, katanya, DPRD Sumut mendukung aksi penolakan tersebut dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa itu ke lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang seperti Mendiknas.
    Unjukrasa itu berlangsung tertib. Mahasiswa juga sempat melakukan aksi teatrikal yang menceritakan soal kecurangan UN, serta kebijakan Mendiknas tetap memaksakan pelaksanaan UN. ***