>>nida, medan
    DPRD Sumut menjajaki kemungkinan Sumut menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemkab Jembrana Bali yang berhasil memberikan pendidikan, kesehatan gratis kepada masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan.
    Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4) terkait hasil studi banding yang dilakukan DPRDSU ke Pemkab Jembrana, Bali, Selasa (6/4).
    Rombongan terdiri dari Wakil Ketua Komisi E, Sopar Siburian, Sekretaris, Syafrida Fitrie serta anggota dewan lainnya, Budiman Nadapdap, Zulkifli Husin, Muslim Simbolon, Timbas Tarigan, Rahmianna Delima Pulungan, Syafrida Fitri, Evi Diana, Siti Aminah, Feri Tanuray Kaban, Arlene Manurung, Nurhasanah, Robert Nainggolan, dan Khairul Fuad.
    Dalam pertemuan itu, Pemkab Jembrana diwakili Kadis Kominfo, I Nyoman Wiasa mengatakan, meskipun hanya memiliki APBD sekitar Rp416 milliar, namun kabupaten berpenduduk sekitar 300 ribu orang itu mampu memberikan subsidi dalam bidang pendidikan dan kesehatan kepada seluruh penduduknya.
    Dijelaskannya, metode yang mereka lakukan untuk menjamin penggunaan APBD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan membagi dana APBD dengan jumlah penduduk di Jimbrana.
    Dari jumlah itulah yang nantinya akan dibayarkan untuk segala kepentingan masyarakat, seperti memberikan asuransi kesehatan dan biaya sekolah untuk SD, SMP dan SMA. Karena itu mereka tidak berpatokan anggaran pendidikan harus 20 persen APBD dan anggaran kesehatan 15 persen.
"Karena setelah di hitung, ternyata tidak perlu sampai 20 persen dari APBD pun, biaya pendidikan untuk masyarakat sudah bisa di subsidi. Begitu juga dengan kesehatan. Jadi masalahnya bukan soal cukup tidaknya APBD. Tapi apakah Pemkabnya memang benar-benar mau membuat kebijakan yang pro rakyat. Karena kami yakin kalau memang mau, pasti bisa," katanya.
    Selain itu, katanya, Pemkab juga berusaha melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk para aparatur. Yaitu dengan meminimalisir dan mengefektifkan jumlah aparaturnya. Bahkan tidak membeli mobil dinas.
    "Semua mobil dinas hanya direntalkan. Semua pejabat diberi anggaran untuk merental mobil. Terserah mereka mau mobil apa, jadi tidak ada aset yang berkurang harganya," katanya
Dia menambahkan, Pemkab Jembrana menggunakan data kependudukan berbasis Informasi Teknologi (IT). Dimana seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan chip yang terkoneksi dengan data kependudukan Pemkab. Sehingga memudahkan pengawasan agar alokasi anggaran kepada masyarakat tepat sasaran.
Menanggapi itu, Ketua Komisi E Brilian Moktar mengatakan, Pemprovsu, Pemkab dan Pemko di Sumut sebenarnya bisa mencontoh keberhasilan Pemkab Jembrana memberikan pendidikan dan asuransi kesehatan kepada masyarakat. Apalagi jumlah APBD Sumut dan sejumlah kabupaten/kota lebih besar dari Jembrana.
   "Kita ingin Pemprovsu dan Pemkab/Pemko mencontoh komitmen pemerintahan Jimbrana. Kalau gubernur mau berkomitmen, pasti bisa. Apalagi sumber daya alam dan manusia masih lebih bagus sumut. Sehingga saya yakin, kalau Pemprovsu menerapkan metode reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat," kata politisi PDIP itu.
    DPRD Sumut sendiri, katanya, akan segera memberikan masukan kepada para eksekutif terkait hasil studi banding itu. "Sesuai tupoksi, tugas DPRD bukan teknis. Karena itu kita akan segera memberi masukan kepada eksekutif, dan kita akan mengawalnya. Seperti dalam anggaran dan kebijakan penyusunan Perda," tambahnya. ***