>>imbc, medan
    Gubsu H Syamsul Arifin SE kembali menggemakan tuntutan bagi hasil sektor perkebunan di tingkat forum strategis nasional yang sudah lama menjadi harapan sejumlah provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sumut.
    Ketika mendapat kesempatan berbicara, Selasa (20/4) pada Sidang Pokja Bidang Perekonomian serangkaian Rapat Koordinasi Bersama di Bali yang dibuka Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehari sebelumnya, Gubsu mengusulkan dana bagi hasil perkebunan bagi daerah sebesar 25 persen.
    Sebagaimana disampaikan Kadis Kominfo Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di Kantor Gubsu di Medan kemarin sore Gubsu pada Sidang Pokja Bidang Perekonomian tersebut menyampaikan empat butir pernyataan yang cukup penting dalam rangka sinerjitas pusat dan daerah.
    Keempat butir dimaksud yaitu agar dana bagi hasil perkebunan menjadi perhatian dan sumber pembiayaan daerah dalam membangkitkan ekonomi daerah, pembangunan trans railway atau kereta api lintas Sumatera terutama ke Aceh dan Riau termasuk ke Kualanamu khususnya dalam angkutan barang dan penumpang seperti CPO.
    Selanjutnya dana CSR diperlukan untuk pembangunan ekonomi daerah dan diharapkan menjadi perhatian BUMN, serta ditingkatkannya pertemuan Presiden dengan gubernur se Indonesia dalam rangka membahas percepatan pembangun ekonomi daerah.
    Pada forum ini keempat butir tersebut direspon baik oleh Menteri Perhubungan, Menteri PU dan Menteri Keuangan guna ditindaklanjuti.
    Sementara itu secara umum Rapat Koordinasi Bersama Presiden, Wapres, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2, pimpinan BUMN, pakar teknologi, Kapolri, Kejaksaan, Panglima TNI, gubernur, Ketua DPRD provinsi se Indonesia, Kadin, dunia usaha, perbankan, Kepala Bappeda provinsi dan Bapemas.
Prioritas pembahasan yang disampaikan presiden pada kesempatan tersebut menyangkut tingkat perekonomian harus tumbuh, pengangguran diturunkan, kemiskinn ditanggulangi, pendapatan per kapita ditingkatkan, stabilitas harga terjaga, sumber biaya pembangunan harus lebih besar dari dalam negeri, ketahanan pangan dan air, ketahanan energi serta daya saing Indonesia semakin meningkat. ***