Kondisi jalan Negara di Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Padang Lawas Utara (Paluta) kian memprihatinkan, karena menyerupai kubangan kerbau. Kuat dugaan miliaran rupiah dana yang dikucurkan dari APBN untuk perbaikan jalan tersebut telah di mark up.

"Saya heran mengapa para pejabat itu tidak melakukan upaya perbaikan jalan itu, meski kondisinya hancur lebur," sebut Wakil Seketaris Fraksi PPP DPRD Sumut, Pasiruddin Daulay yang juga daerah pemilihan (Dapem) 6 (termaksud Palas dan Paluta), Kamis (29/4).

Menurut Pasiruddin, Pemkab Palas dan Paluta termaksud Pemprovsu harus segera mengakhiri penderitaan rakyat, dengan segera membangun jalan tersebut. Pasalnya, kerusakan jalan itu sudah berlangsung lama, namun tidak ada respon untuk membangunnya.

Lalu, anggota Komisi C DPRD Sumut ini menjelaskan, beberapa waktu lalu dirinya juga melintas di jalan itu, untuk menemui konstituennya. Di sana, rakyat mengeluhkan kerusakan jalan yang kian parah.

Menurut mereka kata Pasiruddin, akibat kerusakan jalan di kawasan itu, biaya transportasi pengangkut hasil pertanian melonjak tajam. Sehingga, hasil produksi pertanian milik rakyat, tidak sebanding dengan pendapatan.

"Dinas terkait, saya minta untuk merespon keluhan rakyat ini. Jangan biarkan hidup petani menderita karena kerusakan jalan itu," tandasnya.

Di Mark Up
Pasiruddin menjelaskan, anggaran perbaikan jalan Negara sebenarnya setiap tahun sudah di anggarkan dalam APBN yang diteruskan melalui masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota.

Karenanya, kuat dugaan anggaran miliaran rupiah itu, di mark up. Fakta itu terlihat sebutnya, karena hingga saat ini tidak ada perbaikan secara menyeluruh.

"Kalaupun ada perbaikan, hanya sebatas tambal sulam. Padahal anggarannya miliaran rupiah. Ini bukti ada mark up anggaran," terangnya.

Untuk itu lanjut Pasiruddin, dinas pemprovsu serta Pemkab Paluta/Palas, untuk segera memperbaikinya. "Jangan sampai persoalan kerusakan jalan ini, memicu rakyat turun ke jalan, dan memblokirnya. Karena akan membuat masalah baru, yang merugikan semua pihak," pungkasnya. ***