Proyek jalan Pematang-Siantar Tigarunggu senilai Rp25 miliar dinilai amburadul dan tidak professional dalam pengerjaannya. "Pengerjaan jalan ini dilakukan secara asal-asalan," tutur Ketua Tim Kunker Dapil IX Irwansyah Damanik, Kamis (26/6).

Tim IX beranggotakan Jhon Hugo Silalahi, H Ajib Shah, Japorman Saragih, Rinawati Sianturi, Andi Arba dan Megalia Agustina juga merasa geram saat meninjau langsung proyek jalan Pematang Siantar-Tigarunggu yang sedang dikerjakan pihak kontraktor di Kabupaten Simalungun.

Dalam peninjauan proyek jalan tersebut, tim IX Kunker DPRD Sumut sangat prihatin melihat pekerjaan proyek Dinas Bina Marga Propsu yang asal-asalan, sehingga anggota tim IX meminta pihak pekerja untuk menggali kedalaman maupun ketebalan jalan tersebut sesuai dengan kontrak 20 cm.

Anggota Tim IX, John Hugo Silalahi mensinyalir ada penyimpangan yang telah terjadi terhadap proyek peningkatan jalan tersebut, karena kondisi jalan sepanjang 13 km sangat memprihatinkan dan belum sepenuhnya dikerjakan, terutama persis di Dusun Batu 20 sertu yang digunakan untuk peningkatan jalan tersebut berhamburan, sehingga kondisi jalan terlihat kupak kapik dan amburadul.

Selain itu, kata Hugo pengerjaannya tidak professional, terlihat dari tepi pinggir badan jalan masih adanya semak-semak belukar, seperti kondisi jalan di dusun-dusun. Apalagi, peninjauan tim DPRD Sumut tidak didampingi Dinas Bina Marga Propsu, Konsultan maupun manager proyek di lapangan.

Padahalproyek peningkatan jalan tersebut merupakan proyek multi years tahun 2009-2010 dengan nilai Rp25 milyar dan sudah ditenderkan, dimana dananya pencairan awal sudah terealisasi Rp6 milyar, tapi kenyataan dilapangan, pekerjaan baru terlaksana 200 meter dari 13 km.

"Kita tidak hanya kecewa dengan hasil pekerjaan seperti itu, tapi benar-benar menimbulkan kemarahan, karena saat ini sudah memasuki tahun anggaran 2010, tapi pekerjaan baru dilaksanakan sekian persen saja," tegas John Hugo.

Sementara anggota tim lainnya, Japorman Saragih menilai pelaksanaan proyek terkesan lips service menyenangkan hati masyarakat dengan menurunkan alat-alat berat di lokasi proyek seolah-olah proyek itu benar-benar dilaksanakan hingga tuntas.

"Dewan bukan meneliti secara teknis, tapi mengawal pelaksanaan, apakah anggaran proyek berasal uang rakyat itu benar dilaksanakan atau tidak. Namun kenyataannya, pelaksana proyek sudah mengecewakan rakyat," tandas Japorman.

Karena itu, Japorman minta Gubsu untuk segera melakukan teguran kepada Kadis Bina Marga Propsu dan memblacklist kontraktor yang tidak melaksanakan proyek secara professional. ***