Pemkab Labuhanbatu menyatakan APBD tahun anggaran 2010, mengalami defisit hampir Rp62 miliar. Namun sejumlah pihak menilai hal itu hanya akal-akalan Pemkab guna menutupi pemotongan-pemotongan untuk biaya Pilkada.

Demikian diungkapkan Drs Zulham Abdul Fattah, Koordinator Forum Pemerhati Pembangunan (FPP), Senin (28/7) menanggapi defisitnya APBD Labuhanbatu.

Disebutkan Fattah, defisit itu sepertinya akal-akalan saja, karena sejak awal perencanaan itu merupakan bahan yang dibakukan untuk menjadi APBD dan disahkan bersama DPRD.

"APBD yang direncanakan semestinya sudah baku, kan ini sama saja sepertinya terjadi pembohongan publik dan meminta agar diadakan audit oleh pihak BPK RI," katanya.

Masih dalam penilaian Fattah, bahwa besaran PAD yang dibawakan ke APBD serta besaran belanja yang membengkak merupakan alasan defisit. Jadi berapa besar penambahan defisit itu pengelolah keuangan daerah, Sekda harus secara tranparan memberitahukan ke publik.

"Sekda harus transparan apa dasar terjadinya deficit, dan bagaimana penilainya," tuturnya.

Untuk mengatasi defisit anggaran sekitar 25-30% yang terjadi di Pemkab Labuhanbatu, menurut Fattah menjadi pertanyaan yang besar. Pasalnya pernyataan Kabid anggaran Badan pengelola keuangan daerah (BKKD) Indra dengan Seketaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (BKKD) Hobol Zr bertolak belakang.

Kalau Indra menyebutkan bahwa defisit tidak mempengaruhi semua anggaran maupun kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD 2010, karena diprediksi dapat diatasi dengan mengunakan silva anggaran pada tahun anggaran 2009 lalu.

Kita masih memiliki dana lebih pada anggaran tahun 2009 lalu, dana itu dapat dijadikan estimasi pada tahun 2010 ini. Jadi tidak mempengaruhi kegiatan yang ada di APBD 2010 telah dirapatkan bersama badan anggarn di DPRD sewaktu terbentuknya DPRD setelah PAW. "Sudah di bicarakan dengan badan anggaran di DPRD," katanya enteng.

Menurut Indra, defisit anggaran yang terjadi di Pemkab sekitar 25-30 % atau sekitar Rp 62 miliar sedangkan dana silva anggaran pada tahun 2009 lalu diperkirakan sekitar Rp 60 milyar jadi dapat mengatasinya. "Sehingga tidak terjadi pemotongan anggaran dan kegiatan yang ada di SKPD" kata Indra. ***