Pemerintah provinsi Sumatera Utara harus memberikan skala prioritas anggaran bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumut, untuk bisa meneliti pemetaan agropolitan di daerah ini.

Menurut anggota Komisi A DPRD Sumut Tahan Manahan Panggabean, persoalan agropolitan terkesan sederhana namun diyakini akan membawa persoalan serius. "Apalagi sekarang ini hampir semua produk pertanian yang dipasarkan di negeri ini merupakan hasil impor dari negera lain, sedangkan kita dikenal sebagai negara agraris, tapi kita lihat di hampir semua supermarket dari mulai buah-buahan hingga sayuran yang dipasarkan adalah produk impor," kata Tahan menjawab wartawan, usai Komisi A DPRD Sumut melakukan rapat dengar pendapat dengan Balitbang Sumut, Senin (12/07) di DPRD Sumut.

Sebagaimana terungkap dalam RDP tersebut, Balitbang Sumut terkendala kurangnya anggaran, hingga penelitian untuk segala sektor dilakukan kurang maksimal. Termasuk di sektor pertanian, kata Tahan yang merupakan politisi Partai Demokrat, di mana Sumut memiliki Perbankan seperti Bank Sumut dengan dana yang cukup besar, namun kurang tersalur ke sektor tersebut.

Selain itu, Sumut juga memiliki lahan yang cukup luas serta SDM. Namun akibat kurangnya pengkajian Balitbang untuk menjadi masukan ke Pemprovsu, sektor pertanian menjadi kurang mendapat prioritas. "Padahal hasil penelitian Balitbang sangat dibutuhkan untuk Pemprovsu bisa mengambil kebijakan.

Pertemuan dengan komisi A yang dipimpin Ketua Komisi A Muhammad Nuh turut membahas persoalan lain yang juga harus menjadi prioritas Balitbang untuk diteliti, tekait 16 kabupaten di Sumut yang telah dimekarkan.

Seperti dikatakan Hasbullah Hadi, setelah kabupaten tersebut dimekarkan hndaknya dilakukan evaluasi apakah layak atau tidak dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan setelah dimekarkan.

"Harusnya dilakukan identifikasi Sumber Daya setelah daerah tersebut dimekarkan, namun untuk tahap itu saja belum pernah dilakukan," kata Hasbullah. Sehingga kapan lagi sampai ketahap eksplorasi, apalagi masuk ke tahap eksploitasi, tambahnya lagi. Padahal menurut politisi Partai democrat ini, untuk ketahap ekploitasi daerah yang dimekarkan itu harus bisa dinikmati rakyat dari hasill pemekaran tersebut.

Balitbang, kata Hasbullah harus melakukan penelitian hingga visi misi Gubsu yakni rakyat bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, rakyat tidak lapar, tidak sakit, tidak bodoh dan punya masa depan bisa terealisasi di daerah pemekaran. Sayangnya dari 16 daerah pemekaran di Sumut hingga kini baru dua daerah yang berhasil dikaji oleh Balitban Sumut yakni Samosir dan Sergai. ***