Anggota Fraksi Hanura, Aduhot Simamora dan anggota Fraksi Demokrat Sopar Siburian mengecam sikap anggota Fraksi PKS DPRD Sumut yang membahas pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) dalam rapat paripurna Dewan kemarin.

Menurut mereka Paripurna itu adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut 2009, terutama membahas hasil Kunjungan Kerja (Kunker) dewan.

"Kita sangat menyesalkan sikap Fraksi PKS yang membahas permasalahan Protap, padahal masalah itu tidak ada dalam materi pembahasan paripurna dewan," tegas Aduhot Simamora dan Sopar kepada wartawan di Gedung Dewan, Rabu (14/7).

Dalam kapasitas mereka sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapem) VIII (Humbahas, Taput, Tapteng, Sibolga, Samosir, dan Tobasa), Aduhot dan Sopar menyatakan, paripurna yang digelar beberapa hari lalu itu, membahas seputar tanggapan fraksi-fraksi menyangkut kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing.

Dikatakannya, pemekaran Protap itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral wakil rakyat dapem VIII. "Dalam konteks itu, anggota dewan dari dapem VIII justru tidak satupun berasal dari Fraksi PKS. Jadi, tidak relevan bila mereka mempersoalkan Protap, sementara agenda pembahasan paripurna tidak terkait dengan permasalahan itu," tegas Aduhot.

Menurut Aduhot dan Sopar, menyangkut perlu tidaknya rencana pemekaran Protap itu dilanjutkan, biarkanlah hal itu nanti menjadi pembahasan dewan pada agenda berikutnya. "Salah satu fraksi di dewan tidak boleh mengklaim, suatu hal bisa atau tidak diagendakan dalam paripurna dewan. Semuanya harus mengacu pada keputusan bersama," ujarnya.

Aduhot menekankan, DPRD Sumut merupakan representasi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Karena itu semua permasalahan yang hendak dijadikan keputusan institusi dewan, hendaknya mengacu pada kepentingan seluruh masyarakat di daerah ini.

"Anggota DPRD Sumut tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan satu kelompok etnis dan agama tertentu, dan menganaktirikan kelompok dan komunitas etnis lainnya. Semua mesti mendapat perlakuan sama dan fair," tegas Bendahara Fraksi Hanura ini.

Dalam konteks itu pula, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut ini meminta seluruh fraksi yang ada, hendaknya dapat menahan diri dan senantiasa mampu memperlihatkan sikap saling menghargai di antara sesama fraksi, yang memiliki visi berbeda, namun mempunyai kepentingan yang sama, yakni memberikan yang terbaik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumut.

"Dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Sumatera Utara, mari kita berbicara dan berjuang demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan, bukan lagi mementingkan ego sektoral serta mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu," imbau Aduhot. ***