Sering bolos alias tak masuk kantor, Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumatera Utara (Sumut) Musdalifah, menjadi sorotan konsituennya. Tidak itu saja, sebagai salah seorang anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) juga tak bias menjadi panutan, apalagi mengawasi.

"Kita malu memiliki kader yang seperti ini. Sebagai ketua fraksi seharusnya Musdalifah dapat menjadi panutan bagi kader lainnya yang duduk di dewan. Bahkan sebagai salah seorang anggota BKD seharusnya dia dapat menjadi contoh, sehingga mudah melakukan pengawasan," ujar M Yamin, salah seorang kader partai Hanura Kota Medan, kepada wartawan, Minggu (18/7) di Medan

Menurutnya, Musdalifah hingga kini masih menerima gaji beserta tunjangan dan fasiltas negara berupa satu unit mobil, selaku menjabat Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut. Namun Musdalifah tak pernah masuk kantor. Dia hanya masuk saat mengambil honor saja.

Sehingga ada beberapa fungsi pengawasan Fraksi Hanura DPRD Sumut ke eksekutif jadi terbengkalai. Fakta itu terlihat, saat rapat paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi DPRD Sumut atas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Fraksi Hanura sama sekali tidak mengeluarakan pernyataan. Pada saat itu, Musdalifah juga tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Secara terpisah Wakil Ketua Lembaga Pengawasan Otonomi Daerah (LPOD), Mariam L Paulina SH meminta, Ketua BKD DPRD Sumut menjalankan fungsi lembaga itu, dengan cara menindak anggota dewan ‘nakal'. "BKD harus bertindak terhadap anggota dewan yang bolos tak masuk kantor, tapi menerima gaji dan fisilitas. Jangan biarkan lemabaga itu jadi hiasan saja," ucap Mariam.

Dikatakan, beberapa waktu lalu ada pernyataan Ketua BKD Japorman Saragih bahwa, banyak disiplin anggota dewan amburadul, seharusnya sudah menjadi satu bukti untuk dilakukan tindakan.

Atau jangan-jangan sambungnya, karena Musdalifah salah seorang anggota BKD DPRD Sumut, Japorman enggan menindaknya. "Jangan sampai hanya gara-gara Musdalifah, BKD DPRD Sumut dikecam rakyat,"ungkap Mariam.

Kemudian Mariam memberikan solusi, supaya Ketua BKD DPRD Sumut Japorman Saragih segera menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura terkait tindakan tak masuk kantor Musdalifah tersebut.

Cara itu dirasa tepat, ucap Mariam, agar DPP Partai Hanura sendiri melakukan tindakan terhadap anggotanya itu."BKD harus segera menyurati DPP Hanura. Saya yakin Musdalifah akan di depak dari Hanura,"terangnya.

Di bagian lain Mariam mengatakan, aksi tak masuk kantor dilakukan Musdalifah tentu menyakiti hati rakyat. Pasalnya, Musdalifah digaji dan mendapat fasilitas bersumber dari uang rakyat. Karenanya, tindakan itu tentu mendapat kecaman bahkan kutukkan dari rakyat.
"Wajar saya rasa, rakyat mengecam bahkan mengutuk Musdalifah. Karena memang prilakunya (Musdalifah) sangat keterlalu,"ucapnya.

Pantauan wartawan didapat, ruang Fraksi Hanura DPRD Sumut selalu terkunci. Tidak seperti lazimnya ruang fraksi lainnya, dimana selalu ada aktifitas dan kunjungan baik konstituen maupun kalangan media. Fraksi Hanura justeru sebaliknya, terlihat sepi tak berfunghuni. ****