>>pati, rantauprapat

Lemahnya target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2009 lalu ditanggapi Ketua LSM Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI), Muktar Matondang.

Dia menilai kalau kinerja pihak ekscutif dan legislatif daerah penghasil karet dan sawit tersebut layak diragukan.

Menurut Matondang, mulai dari bupati hingga Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berkemampuan mencari target pencapaian PAD, dan itu kata Matondang Sumber Daya Manusianya (SDM) sangat lemah serta bekerja tidak profesional.

"Kalau saya menilai itu bukan saja kesalahan eksekutif, tapi juga dari pihak legislatif. Mengapa target PAD tidak tercapai dengan memuaskan, ya kita nilai karena kurangnya SDM dan tidak ada kerjasamanya yang baik diantara dua lembaga itu," ucap Matondang di Rantauprapat, Selasa (20/7).

Menurut Matondang, Kepala SKPD tidak preventive untuk pencapaian target PAD karena kurang mementingkan kinerjanya, yang ada hanya terkesan untuk meraih keuntungan pribadi dari anggaran yang bersumber di APBD. Apalagi, dari sejak dahulu tersiar kabar jika ingin menjadi kepala SKPD tidaklah sulit, jika memang berkeinginan ‘bayar upeti' langsung jadi pejabat.

"Biarpun bayar yang penting jadi kadis, bagaimana mau memikirkan PAD. Taunya hanya mengira berapa bagian untuknya," kata Muktar Matondang.

Penempatan pejabat yang memegang satua dinas disebutkan Matondang juga tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebab, masih ditemukan sebelumnya seseorang menjabat namun tidak pada keahliannya.

"Mutasi kepala SKPD kita nilai tidak melalui prosedur Baperjakat, akhirnya yang duduk tidak memiliki keahlian dalam bidangnya, ya hancurlah. Terlebih pernah mencuat bahwa Kepala SKPD kurang memiliki SDM dan itu pengakuan petinggi di Labuhanbatu. Artinya, sejak dulu kita sudah tidak memiliki perkembangan pembangunan yang mendasar," sindir Muktar.

Sedang dari pihak legislatif tambah Matondang, akibat kurangnya pengawasan yang maksimal dari wakil rakyat. Hendaknya, anggota DPRD yang duduk dikarenakan pilihan warga Labuhanbatu dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Namun selama ini, dewan dikatakannya hanya mampu dan pandai berteriak serta bertanya-tanya, bahkan menyalahkan ekscutif tanpa ada tindak lanjut yang berarti.
Secara terpisah, Setdakab Labuhanbatu H Hasban Ritonga dan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Hj Elya Rosa Siregar saat dikonfirmasi mengenai soal itu melalui pesan singkat (SMS), kedua pejabat tersebut tidak memberi tanggapan. ***