Begitulah realitanya. Sebab, undangan Gubernur Tibet ternyata ditujukan kepada Pemprovsu, Badan Investasi dan Promosi (Bainprom), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pengurus Asosiasi Kota Kembar Sumut. Dan ternyata, setelah ditelusuri, Komisi B DPRD Sumut tidak diundang.
Keberangkatan Komisi B DPRD Sumut, tentu saja, bukan tanpa biaya. Kabarnya biaya yang diperuntukkan bagi mereka pergi 'melancong' cukup gede. Alhasil, miliaran rupiah duit rakyat di APBD terkuras.
Keberangkatan Komisi B DPRD Sumut juga dinilai tidak memiliki substansi yang jelas. Kabar teranyar, mereka bertandang ke negara komunis itu hanya sekadar melihat pameran makanan.
Kondisi ini memantik reaksi dari banyak kalangan. Sindiran-sindiran pedas mulai dilontarkan. Bahkan, yang paling menggelikan, meski sindirannya bersifat guyon, sepulang dari Beijing, para wakil rakyat di sana hanya untuk belajar membuat adonan kue.
"Dan mungkin saja dipraktekkan di kampungnya masing-masing. Atau berniat mau jualan kue kepada para tetangga di rumahnya," celetuk beberapa warga.
Menurut praktisi hukum, Julheri Sinaga, kepergian Komisi B DPRD Sumut ke Beijing kategori perbuatan illegal. Sebab undangan yang dilayangkan Gubernur Tibet tidak ditujukan langsung ke dewan, melainkan kepada Pemprovsu.
"Ini artinya Komisi B berangkat ke Beijing memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalau ada undangan resmi bisa dimaklumi. Tapi kalau tidak diundang, ini yang disesalkan dan mencoreng wajah sendiri," ucapnya.
Demi bisa berangkat ke Beijing, yang mungkin negara yang mereka idam-idamkan untuk didatangi, ada kemungkinan wakil rakyat itu intents melakukan lobi-lobi ke Pemprovsu agar diikutsertakan dalam kunjungan tersebut.
"Kalau tak ada lobi-lobi, mustahil mereka bisa ikut," terangnya.
Menurut Julheri, keberangkatan Komisi B ke Beijing, apalagi hanya untuk melihat pameran makanan, menjadi bukti kalau mereka tidak peka terhadap persoalan rakyat miskin di Sumut.
"Apalah nilai positif dari melihat pameran makanan di Beijing. Sebaiknya wakil rakyat itu menangani persoalan-persoalan yang dihapai rakyat miskin di Sumut. Bukan malah keluyuran ke luar negeri," demikian katanya. ***