DPRD Sumut menilai, pembagian sembako dari para donatur kepada pengungsi korban letusan Gunung Sinabung oleh Pemkab Karo sangat "amburadul". Diperkirakan 27 ribu pengungsi yang ditampung di 12 titik lokasi "terancam" tak kebagian dan kelaparan

Karenanya lembaga legislatif dan sejumlah donatur maupun Parpol (Partai politik) secara langsung menyalurkan bantuan kepada masayarakat pengungsi.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dan anggota dewan Dapem (daerah pemilihan) X Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Layari Sinukaban, SIP, Ir Taufan Agung Ginting, MSP Drs Dk Darmawan Sembiring dan Richard Eddy M Lingga, SE ketika menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat pengungsi korban letusan Gunung Sinabung Karo.

"Para donator dan pemberi bantuan terhadap masyarakat pengungsi korban letusan Gunung Snabung tampaknya sudah krisis kepercayaan kepada Pemkab Karo, terbukti banyak yang menyeraahkannya secara langsung kepada masyarakat, seperti tokoh Parpol, pengusaha dan DPRD Sumut sendiri langsung menyerahkannya kepada masyarakat," tegas Saleh dan Layari.

Padahal, tambah Layari, Pemkab sendiri sudah membentuk Posko utama menerima bantuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Tapi dikarenakan, Pemkab Karo sangat arogan dan seolah-olah tidak membutuhkan bantuan, akhirnya para donator membagi-bagikannya secara langsung dan merata kepada rakyat pengungsi yang tersebar di jambur-jambur yang ada di Berastagi maupun Kabanjahe.

Layari juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemkab Karo yang seolah-olah mentelantarkan rakyatnya, karena hingga 3 hari pasca meletusnya Gunung Sinabung, tidak ada hak inisiatif yang dilakukan Pemkab, baik soal penyediaan bahan makanan, bantuan dari APBD maupun penyediaan MCK (mandi cuci dan kakus), sehingga rakyat semakin menderita tidak tau mau kemana buang air besar dan kecil.

"Pangdam I/BB telah mengerahkan personil TNI untuk membantu mengamankan, membuat dapur umum sekaligus memasak serta mendirikan tenda-tenda darurat, tapi dana untuk persediaan makanan pengungsi tidak disediakan, sehingga para prajurit yang setia membantu masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Layari sembari menambahkan, melihat kejadian itu Pangdam sempat mengancam akan menarik pasukan TNI, jika Pemkab tidak menyediakan makanan untuk pengungsi.

Saleh Bangun juga melihat perlakuan Pemkab kurang manusiawi terhadap rakyatnya, karena hanya menganggarkan Rp5000/pengungsi/hari (untuk 3 kali makan), padahal bantuan dari berbagai pihak sudah banyak yang mengalir, termasuk dari Menkokesra, Gubsu, para pengusaha, parpol dan sejumlah donator dari berbagai penjuru tanah air, tapi kenapa tidak segera disampaikan ke masyarakat. Ada apa ini, apakah Pemkab tidak iklas membantu rakyatnya.

Salurkan Bantuan

Dalam kesempatan itu, Ketua dan anggota DPRD Sumut menyerahkan langsung bantuan dari 100 anggota dewan kepada masyarakat pengungsi Gunung Sibayak di 12 titik pengungsian di Karo. Adapun bantuan tersebut, berupa 4 ton beras, 48 kotak mie instan, 12 zak gula putih, 12 goni ikan asin dan ikan campur, puluhan kota sabun cuci dan 240 Kg minyak goreng.
Diungkapkan Saleh Bangun, bantuan yang diberikan DPRD Sumut ini merupakan bentuk keprihatinan seluruh anggota legislatif terhadap masyarakat pengungsi. Tapi janganlah diukur dari nilainya, tapi lihatlah dari ketulusan hati seluruh wakil rakyat yang merasa prihatin atas musibah yang menimpa rakyatnya.

Pembagian bantuan ini ditebar dan diserahkan langsung secara merata oleh DPRD Sumut kepada 27 ribu pengungsi, seperti kepada 1.200 pengungsi di Jambur Sempakata, 1.700 pengungsi di Jambur Dalihan Natolu, 2.600 pengungsi di Jambur Lige, 1800 pengungsi di Jambur Adil Makmur, 2.600 pengungsi di Jamburtaras Berastagi, 1.200 pengungsi di Jambur Guru Pulungan, Posko Moderamen GBKP dan ribuan pengungsi di Kecamatan Tigabinaga. ***