Kepergian 3 pejabat Kabupaten Karo ke Belanda, mendapat kecaman dari Tokoh Pemuda Karo yang juga Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo (MPRK) Runggun Merga Silima Roy Fachraby Ginting, SH MKn.

Sebab, ketiga pejabat Karo tersebut justru berangkat di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang mengunjungi masyarakat korban letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Ketiga pejabat yang berangkat ke Belanda itu diantaranya adalah Kadis Kesehatan Karo yang juga Koordinator Posko Kesehatan, Kadis Pertanian dan Perkebunan yang juga Koordinator Pengungsi di Jambur Lige, dan Kadis Pekerjaan Umum (PU).

"Ketiga pejabat Karo ini berangkat ke Belanda saat rakyat Karo dilanda musibah. Ini merupakan bukti kurang kepedulian mereka terhadap para pengungsi," ujar Roy Fachraby Ginting, Selasa (7/9) di Gedung DPRD Sumut di Medan.

Karena itu, tim ahli DPRD Sumut ini sangat geram melihat tingkah para pejabat Pemkab Karo dimaksud, sehingga pihaknya mendesak Mendagri, Bupati dan DPRD Karo secepatnya melayangkan surat teguran keras sekaligus mengusulkan pencopotan dari jabatannya, karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Menurut informasi yang diperoleh Roy, kepergian ke 3 pejabat Karo ke Belanda ini, hanya untuk melakukan studi banding. Padahal keberadaan mereka di Karo, sangat dibutuhkan para pengungsi yang saat ini dilanda keresahan akibat belum diketahui secara pasti kapan pengungsi bisa kembali ke kampung halamannya.

"Kehadiran Bupati Karo, Muspida Plus, Sekda, SKPD dan pejabat terkait lainnya sangat dibutuhkan warga demi berjalannya organisasi pemerintahan dan penyaluran bantuan kepada pengungsi. Ibarat sebuah kapal yang mau tenggelam, pejabat itu merupakan kapten dan nahkoda yang paling akhir meninggalkan kapal, bukan paling awal menaiki sekoci menyelamatkan diri," ujar Roy Fachraby.

Menurut politis muda ini, tugas dan kerja kemanusiaan yang seharusnya diemban oleh ketiga pejabat teras itu jauh lebih penting dibanding segala urusan lainnya, termasuk kunjungan ke luar negeri, sebab saat ini rakyat sangat membutuhkan "penuntun" dari pememrintah untuk dijadikan pegangan, agar masyarakat tidak terombang-ambing akibat kesimpang-siuran informasi soal letusan Gunung Sinabung.

Untuk itu, Roy yang keseharianya berprofesi sebagai notaris ini mendesak Mendagri , Bupati dan DPRD Karo segera memanggil ke 3 pejabat dimaksud, sekembalinya mereka dari negeri kincir angin, sebagai bentuk pertanggung-jawabannya kepada rakyat sekaligus pertanggung-jawaban terhadap anggaran perjalanan dinas.

"Memang kita akui, kepergian ketiga pejabat tersebut sudah terjadwal sebelum datangnya bencana Gunung Sinabung. Tapi, selaku pejabat pemerintah hendaknya menggunakan hati nuraninya, mana lebih penting berangkat ke Belanda atau menangani serta mengurusi keberadaan puluhan ribu pengungsi yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan," tegasnya. ***