>> fauzi, medan

Ketua DPRD Sumut H. Saleh Bangun minta Pemprovsu dalam tahun 2012 untuk focus memprioritaskan pembangunan untuk mengurangi penduduk miskin. dapat diwujudkan.

Menurut H. saleh Bangun, hal ini perlu ditegaskan kembali kepada Pemprovsu, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, sesuai amanat Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

“Bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Pada kesempatan itu, Presiden SBY berharap untuk tahun 2012, target angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen dapat tercapai, sehingga perhatian khusus harus dilakukan oleh para kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota dan para Legislatif Daerah sebagai mitra pemerintah, agar penduduk miskin dapat berkurang di daerah masing-masing, ujar Saleh Bangun

Tambahnya lagi, bahwa dalam RKP 2012 lalu, yang mengambil tema tahun kerja dan peningkatan prestasi, menurut H. Saleh Bangun saat ini pemerintah pusat sedang menyusun cetak biru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dalam pembangunan ekonomi kita mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka untuk pengurangan kemiskinan ini, pemerintah akan meluncurkan Masterplan Percepatan Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

“Oleh karena itu, kita berharap pemerintah daerah provinsi Sumut melalui Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho terus bersinergi dengan semua pihak terkait, seperti dunia usaha, perguruan tinggi dan elemen masyarakat seperti KSM dan Ormas, supaya dapat dilibatkan, “ ujarnya penuh harap.

Kata Saleh lagi, sudah saatnya kita di Sumatera Utara ini untuk bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Jika memang diperlukan satu payung hukum terkait percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, maka kita di DPRD Sumut siap bekerjasama dengan Pemprovsu agar semua program-program dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan dengan baik melalui peraturan daerah, tersebut.

Dalam akhir wawancaranya Saleh bangun juga menegaskan bahwa salah satu ajakan presiden SBY kepada semua Gubernur, Bupati/walikota dan ketua DPRD provinsi, adalah untuk bersama-sama mengontrol biaya rutin, belanja pegawai, dan kita hindari pemborosan anggaran daerah apalagi korupsi anggaran. Mari kita tata APBD kita, agar sepenuhnya dapat kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ***